4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Potensi Kena Pidana

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, terancam sanksi pidana usai pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hanif menjelaskan penanganan atas empat perusahaan tambang itu akan melalui tiga pendekatan, salah satunya proses pidana.

"Memang ada potensi ke sana, karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar norma, ini ada potensi pidana terkait kegiatan pertambangan yang telah dilakukan," kata Hanif di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6).

Keempat perusahaan itu ialah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham.

Selain potensi pidana, dua pendekatan lainnya ialah secara administrasi dan sengketa lingkungan.

Meski telah dicabut izinnya oleh pemerintah, menurut Hanif, keempat perusahaan tambang itu tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan di lokasi tambang.

Ia pun menekankan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kementerian ESDM akan mengawasi pemulihan lingkungan oleh empat perusahaan tersebut.

"Intinya kegiatan yang telah dilakukan wajib melakukan pemulihan di sana, tidak berarti dicabut kemudian selesai," ujarnya.

Lebih lanjut, Hanif mengklaim bakal meningkatkan pengawasan terhadap PT GAG Nikel yang izin tambangnya tidak dicabut.

Hanif menyampaikan akan ada audit lingkungan tambahan pada operasi tambang perusahaan tersebut. Ia pun mengaku akan mendatangi langsung lokasi penambangan di Pulau Gag.

"Presiden meminta kita meningkatkan pengawasannya. Dalam waktu segera kami akan menugaskan audit lingkungan untuk menambah safeguard dengan volume penambangan di (Pulau) Gag," katanya.

(fra/mnf/fra)

[Gambas:Video CNN]