10 hours ago
10
CNN Indonesia
Kamis, 10 Jul 2025 10:39 WIB
Sekjen PDIP Hasto bacakan pleidoi di kasus suap terkait Harun Masiku. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan menulis sendiri nota pembelaan atau pleidoi setebal 108 halaman di kasus suap dan perintangan penyidikan.
Hal tersebut disampaikan Hasto saat tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelum sidang pembacaan nota pembelaan, pada Kamis (10/7) hari ini.
Dalam kesempatan itu, ia juga sempat memperlihatkan dokumen nota pembelaannya yang telah dicetak dan dijilid rapi.
"Ini adalah pleidoi yang saya tulis tangan sendiri, sampai pegal-pegal, dan ini akan mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran," ujarnya kepada wartawan.
Hasto menyebut pledoinya akan mengungkap seluruh bentuk rekayasa hukum yang telah dilakukan KPK kepada dirinya. Ia menggambarkan nota pembelaanya sebagai bentuk perjuangan pahlawan bangsa dalam meraih kemerdekaan.
"Dan kebenaran di dalamnya juga terungkap seluruh rekayasa hukum yang terjadi dan juga perspektif keadilan dalam makna ideologis dan historis, yang telah saya renungkan dan tulis di Rutan Merah Putih tersebut," jelasnya.
Sebelumnya Jaksa menuntut majelis hakim untuk menghukum Hasto dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.
Menurut jaksa, Hasto telah terbukti merintangi penanganan perkara Harun Masiku yang merupakan mantan calon legislatif PDIP. Hasto disebut menghalangi penyidik KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.
Selain itu, Hasto juga dinilai terbukti menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sejumlah Sin$57.350 atau setara dengan Rp600 juta. Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.
Hasto disebut memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum diproses hukum, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.
Ada satu nama lain yakni Agustiani Tio Fridelina (mantan Kader PDIP dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu) yang juga sudah selesai menjalani proses hukum.
Upaya memasukkan Harun Masiku ke Senayan untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada akhirnya gagal. KPU melantik Kader PDIP Riezky Aprilia sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Selatan.
(tfq/dal)
