9 hours ago
9
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengusulkan kenaikan anggaran anggaran pagu indikatif lembaganya pada 2026 dalam rapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di Komisi X DPR, Kamis (10/7).
Fadli meminta tambahan anggaran hingga lima kali lipat sebesar Rp4.960.854.613.000 dari pagu indikatif awal sebesar Rp827.391.834.000.
"Pagu indikatifnya yang merupakan kebutuhan yang sangat dasar sekali, itu Rp827.391.834.000, dengan usulan tambahan Rp4.960.854.613.000," kata Fadli dalam rapat.
Dalam rinciannya, usul kenaikan itu akan dialokasikan untuk sejumlah program strategis Kementerian Kebudayaaan. Jumlah terbesar dialokasikan untuk program pemajuan dan pelestarian kebudayaan sebesar Rp1,95 triliun.
Kemudian, ada program dukungan manajemen sebesar Rp1 triliun. Keduanya berada di bawah Ditjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi.
"Memang pagu indikatif yang diberikan itu hanya untuk hal-hal yang bersifat dasar. Tidak termasuk program dan sebagainya," kata Fadli.
Melalui usulan kenaikan itu, Fadli mengaku akan mengintegrasikan program di setiap unit kebudayaan dengan kurikulum pendidikan di setiap jenjang. Pihaknya juga akan mendorong setiap unit di kementerian untuk memiliki program kebudayaan.
"Mengenai pagu indikatif dan usulan tambahan Kementerian Kebudayaan, saya kira kita sudah sampaikan dengan catatan eselon masing-masing," ujar dia.
Fadli Zon sebelumnya memantik kemarahan publik setelah menyebut kasus pemerkosaan massal pada 1998 hanya rumor belaka. Menurut Fadli, tak ada bukti kasus pemerkosaan tersebut.
Usai mendapat kritik keras dari sejumlah pihak, terutama dari kelompok yang mengadvokasi korban pemerkosaan massal, Fadli memberikan klarifikasi.
Poltikus Gerindra itu menyatakan tak pernah menyangkal peristiwa kekerasan atau pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998. Menurut Fadli, dirinya hanya mempermasalahkan penggunaan kata 'massal' yang menyertai peristiwa tersebut.
"Tapi jelas kita semua mengutuk hal-hal yang semacam itu, dan mengecam segala kekerasan terhadap perempuan. Saya kira dalam posisi yang sama sekali tidak berbeda dalam hal itu," kata Fadli.
"Nah, cuma secara spesifik tadi, kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu, yang menurut saya itu pendapat pribadi, ya mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Ini adalah bagian dari perbedaan data, atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan," imbuhnya.
Selain itu, rencana Fadli menulis ulang sejarah juga mendapat kritik luas. Sejumlah sejarawan dan kelompok masyarakat sipil meminta Fadli menghentikan program tersebut.
(fra/thr/fra)
