15 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Pada peringatan Hari Buruh yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (1/5), sekitar 200 ribu buruh berkumpul di bawah terik matahari. Momentum ini menjadi panggung bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pidatonya tentang nasib kaum buruh dan visi ekonomi yang berpihak pada mereka.
Aktivis kesejahteraan buruh, Syahganda Nainggolan, menilai bahwa pidato ini menandai potensi kebangkitan kembali identitas kolektif buruh di Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo secara konsisten menggunakan istilah 'buruh' alih-alih 'pekerja' yang lebih umum digunakan dalam konteks formal saat ini.
"Kaum buruh merupakan sebuah istilah sosiologis yang sudah hancur lebur selama dua dekade belakangan ini. Namun, di depan Prabowo Subianto, yang berkumpul tadi bukanlah kumpulan manusia individual melainkan sebuah komunal, sebuah kaum, yang bonding alias terikat dalam sebuah jiwa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemilihan istilah ini memiliki makna sosiologis yang mendalam, mengembalikan identitas kolektif pada kelompok yang selama dua dekade terakhir mengalami perubahan terminologi ke arah yang lebih netral.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masalah kesenjangan ekonomi dan praktik korupsi yang telah merampas sumber daya negara. Ia bertekad untuk memperjuangkan pengembalian kekayaan negara yang diduga dirampok oleh koruptor.
Dirinya mengajak kaum buruh untuk tidak kehilangan idealisme dan tetap berpihak pada keadilan sosial. Ia meminta dukungan agar perjuangan melawan ketimpangan dapat dilakukan bersama-sama, bukan sebagai individu, tetapi sebagai kekuatan kolektif.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo pun mengusulkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Di antaranya adalah peningkatan upah dan pengurangan pajak penghasilan buruh guna memperkuat daya beli.
"Dengan membesarkan upah buruh maka belanja masyarakat akan meningkat, konsumsi meningkat, lalu pabrik-pabrik hidup dan pengusaha ikut untung. Konsep ini adalah konsep kelompok pemikir sosialis maupun strukturalis, yang menekankan 'demand side'," ucap Syahganda.
Prabowo juga menekankan perlunya perluasan jaminan sosial dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Untuk mendukung kebijakan tersebut, ia berencana membentuk dua institusi baru, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
Dewan ini bertujuan memberikan masukan strategis kepada presiden terkait kebijakan upah dan kesejahteraan buruh, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak buruh dan kepentingan dunia usaha.
"Prabowo menekankan eksistensi pengusaha harus maksimal. Menurutnya, jika pengusaha enggan berbisnis, maka kaum buruh juga akan mengalami dampak negatif," imbuh Syahganda.
Sementara itu, Satgas PHK dirancang sebagai respons cepat atas isu-isu pemutusan hubungan kerja, terutama di masa ekonomi sulit, agar hak buruh tetap terlindungi.
Menurut Syahganda, peristiwa ini menandai upaya Prabowo dalam reposisi hubungan antara pemerintah dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, dengan fokus pada pengembalian identitas kolektif dan peningkatan kesejahteraan kaum buruh melalui pendekatan ekonomi yang terstruktur dan kelembagaan yang khusus.
(rir)
