3 hours ago
3
CNN Indonesia
Sabtu, 15 Mar 2025 16:15 WIB
Komisi I DPR rapat bahas RUU TNI di Hotel Mewah Fairmont. (Huyogo Simbolon)
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengaku tidak mengetahui alasan pelaksanaan rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI dilakukan di Hotel mewah Fairmont, Jakarta Pusat.
Ia menyebut teknis pelaksanaan rapat Panja yang digelar sejak Jumat (14/3) kemarin diatur oleh Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR. Ia menegaskan penentuan lokasi rapat bukanlah kewenangan dirinya sebagai anggota DPR.
"Itu tanya kepada saya ke sekjen kenapa di sini, kenapa tidak di MPR, atau misalnya di tempat lain. it's not my business," ujarnya kepada wartawan di lokasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, ia menyebut rapat yang telah dilakukan sejak Jumat (14/3) kemarin, sudah membahas 40 persen dari total 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rencananya, kata dia, pembahasan akan diselesaikan pada rapat hari ini.
"Semalam kita baru bisa menyelesaikan sekitar 40 persen dari jumlah DIM. Saya tidak hafal persis kira-kira seperti itu. Itu yang kita selesaikan dari 92 DIM," jelasnya.
Ia mengatakan salah satu poin revisi yang telah dibahas kemarin berkaitan dengan usia masa pensiun bagi anggota TNI mulai dari level bintara, tamtama hingga perwira.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan telah menugaskan Sekjen Kemenhan untuk ikut terlibat pembahasan RUU tersebut bersama DPR. Pihaknya ingin agar RUU TNI selesai sebelum masa reses DPR.
"Menteri Pertahanan menugaskan Sekjen Kemenhan untuk memimpin kelompok kerja yang akan membahas tiga pasal yang akan dibahas, dengan harapan ini bisa selesai pada bulan Ramadan. Kita harapkan ini selesai sebelum reses para anggota DPR," kata Sjafrie di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/3).
Sjafrie mengatakan ada empat poin pokok objek perubahan RUU TNI yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR. Pertama, penguatan dan modernisasi alutsista.
Kedua, memperjelas batasan penempatan TNI dalam tugas non militer di lembaga sipil. Ketiga, peningkatan kesejahteraan prajurit. Terakhir, mengatur batas usia pensiun TNI.
Namun, Sjafrie menegaskan revisi hanya akan menyasar tiga pasal. Masing-masing Pasal 3 soal kedudukan TNI, Pasal 47 terkait penempatan TNI di institusi sipil, dan Pasal 53 terkait masa pensiun.
CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Sekjen DPR RI Indra Iskandar terkait pernyataan TB Hasanuddin terkait rapat di hotel mewah tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.
(tfq/dal)
