Mensos: Layanan untuk Korban Bom Bali Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

Denpasar, CNN Indonesia --

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan layanan bantuan untuk penyitas Bom Bali tidak diputihkan atau dihentikan dan dipangkas karena dampak efesiensi atau pemotongan anggaran pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak ada itu, jalan terus. Ada perintah khusus itu," kata Gus Ipul saat kunjungan di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, Bali, Selasa (25/2).

"Kalau anggarannya berapa, lupa saya. Tapi kita memang bukan bansos yah.Tapi kita memberikan rehabilitasi untuk penyintas," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa ada program khusus di Kemensos RI untuk para peyintas Bom Bali untuk program rehabilitasi.

"Ada program yang dititipkan di kami, kan enggak semua di kami. Yang dititipkan di kami tentu ada program rehabilitasi tapi kita tetap didampingi oleh BNPT dan Densus," sebutnya.

Ia menegaskan untuk saat ini belum ada dampak dari efesiensi anggaran kepada bantuan bagi para penyintas Bom Bali.

"Untuk itu, sampai sekarang belum ada. Jadi kalau yang berada di sentra-sentra kita, iya tetap kita layani sebagaimana perencanaan sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya sejumlah penyintas Bom Bali baik I maupun II, was-was efisiensi anggaran di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan berdampak dan khawatir bantuan yang selama ini diterima untuk pengobatan akan dihentikan.

Sementara, Ketua LPSK Achmadi mengatakan lembaganya mendukung pemotongan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo, namun tetap akan mengakomodasi hak-hak saksi dan korban sambil melakukan upaya untuk menjadi lebih efisien.

Dia memaparkan anggaran LPSK dipangkas lebih dari setengahnya jadi sekitar Rp108 miliar. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu menegaskan efisiensi anggaran hanya berlaku untuk pengeluaran yang tidak diperlukan, bukan untuk layanan publik yang diperlukan.

(kid/kdf)

[Gambas:Video CNN]