KERINCI, JAMBI – Aroma polemik di SMAN 6 Kerinci semakin tajam. Di tengah derasnya desakan publik agar Kepala Sekolah Azwardi, S.Pd., MM segera dicopot, kini mencuat isu liar bahwa sang kepsek disebut-sebut “dibecking” oleh oknum di lingkaran Pemerintah Provinsi Jambi.
Namun, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi langsung menepis tudingan tersebut. Melalui Kasi Peserta Didik SMA, Sumantri, pihaknya menegaskan tidak ada campur tangan siapa pun dalam proses penanganan kasus Azwardi. Semua berjalan sesuai prosedur kepegawaian yang kini sepenuhnya ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi.
“Isu soal backingan itu tidak benar. Setelah aksi demo di SMAN 6 Kerinci, prosesnya langsung ditangani BKD. Tim ad hoc sudah dibentuk, dan seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai aturan, ” tegas Sumantri kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).
Sumantri menekankan bahwa Dinas Pendidikan tidak membela siapa pun. Hasil pemeriksaan tim ad hoc nantinya akan menjadi dasar keputusan resmi dari Gubernur Jambi, Al Haris.
“Kami tidak intervensi. Semua berdasarkan hasil pemeriksaan tim. BKD yang menilai, dan hasilnya akan menjadi acuan Gubernur dalam mengambil keputusan, ” ujarnya.
Menurutnya, seluruh dokumen dan berita acara pemeriksaan sudah diserahkan ke BKD, dan kini tinggal menunggu keputusan akhir.
“Kita tinggal menunggu hasil dari tim ad hoc BKD. Setelah itu baru bisa ditentukan apakah diberhentikan atau diberikan sanksi lain, ” tambahnya.
Kisruh di SMAN 6 Kerinci bukan hal baru. Sejak September lalu, ratusan siswa dan guru kompak mogok belajar dan mengajar, menuntut pencopotan Azwardi dari jabatan kepala sekolah.
Aksi tersebut sempat mengguncang dunia pendidikan di Kabupaten Kerinci, bahkan memancing perhatian publik tingkat provinsi.
Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu kini justru berubah menjadi simbol kekecewaan terhadap birokrasi pendidikan yang dinilai lamban dan tidak tegas.
Sementara itu, aktivitas belajar mengajar lumpuh total, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan kian menurun.
Kini, semua mata tertuju pada BKD dan Gubernur Jambi, Al Haris. Publik menanti langkah konkret, apakah Azwardi akan dicopot atau dibiarkan menjabat di tengah penolakan masif.
“Kami hanya ingin keadilan dan ketegasan. Jangan biarkan dunia pendidikan rusak karena ketidaktegasan birokrasi, ” tegas salah seorang tokoh masyarakat Tanjung Tanah saat ditemui di lokasi.(son)
