DPR: Rumah Subsidi Harus Layak, Jangan Jadi Permukiman Kumuh

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menegaskan pentingnya menjaga kualitas rumah subsidi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memangkas batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi sebagai kebijakan yang perlu dikaji ulang secara menyeluruh.

"Rumah subsidi bukan sekadar soal luasan, tapi juga soal kenyamanan dan kelayakan tinggal. Jika rumah dibuat terlalu kecil, tidak hanya ruang hidup yang terbatas, tapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, sosial, dan psikologis bagi penghuninya," kata Irine, Rabu (11/6).

Irine mengatakan pembangunan perumahan rakyat harus didukung standar teknis yang memadai seperti tata ruang dan kualitas bangunan.

"Kita juga harus memperhatikan infrastruktur pendukung seperti air bersih, sanitasi, dan akses transportasi yang mudah untuk memastikan kehidupan yang layak bagi masyarakat," ujarnya.

Irine menekankan bahwa taraf kelayakan hidup masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan perumahan.

"Jangan lihat rumah subsidi hanya sebagai bangunan, tapi penting untuk membangun mindset bahwa rumah subsidi adalah tempat tinggal yang menentukan kualitas hidup jangka panjang bagi penghuninya," katanya.

Irine pun mengingatkan agar pendekatan yang diambil pemerintah harus dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan. Ia meminta pemerintah tidak hanya mengejar angka pembangunan semata.

"Pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat adalah investasi jangka panjang yang harus dikelola dengan matang. Jangan sampai semangat memperbanyak rumah justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar," ujarnya.

(fra/mab/fra)

[Gambas:Video CNN]