6 hours ago
14
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat prihatin ada negara maju dengan kekuatan ekonomi besar memilih mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim sementara di saat yang sama bobot ekonomi mereka terus menyumbang sebagian besar emisi global.
Hal itu disampaikan Jumhur dalam pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8). Jumhur juga menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.
Hal itu karena Indonesia merupakan rumah bagi salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dengan lebih dari 300 ribu spesies yang diketahui, termasuk 9,7% tumbuhan berbunga di dunia, 14% mamalia, 18,6% burung, dan ekosistem laut Indonesia, yang terletak di jantung Segitiga Karang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Indonesia juga menjadi rumah bagi 23% hutan mangrove, 16% spesies ikan laut global, 10% spesies karang dunia, dan beberapa konsentrasi reptil dan mamalia laut tertinggi. Keanekaragaman hayati yang luar biasa tersebut mendukung jasa ekosistem yang penting untuk mitigasi iklim, adaptasi, dan ketahanan jutaan mata pencaharian.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang membentang di lebih dari 17 ribu pulau, dengan lebih dari 60 persen penduduknya tinggal di daerah pesisir, Indonesia berada di garis depan perubahan iklim.
Kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim telah mempengaruhi masyarakat di seluruh kepulauan Indonesia. Ancaman tersebut dapat merusak kemajuan pembangunan, mengganggu mata pencaharian, dan mendorong masyarakat rentan kembali ke kemiskinan.
"Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045," ujar Jumhur.
Lebih lanjut Jumhur juga mengatakan solusi berkelanjutan tidak hanya harus bersumber dari ilmu pengetahuan yang canggih, tetapi juga dari kekayaan pengetahuan tradisional. Masyarakat adalah pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim dan memiliki wawasan yang tak ternilai tentang pola cuaca lokal serta pengelolaan sumber daya alam.
Pernyataan Menteri Jumhur selaras dengan BRICS, di mana dalam landskap global, BRICS memperluas tata kelola lingkungan hidup dunia yang lebih representatif dan efektif serta memberikan kesempatan pada kearifan lokal untuk ikut memitigasi dan mengatasi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Dalam kesempatan itu Jumhur memperkenalkan tiga model tradisional yang sukses dari Indonesia, yakni sistem irigasi Subak di Bali yang mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Juga Sasi Lompa di Maluku, sistem tradisional untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta Awig-Awig, sistem hukum adat yang digerakkan oleh masyarakat di Bali.
"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim," ucap Jumhur.
Menurut Jumhur, cara kita mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan, pada akhirnya akan membentuk keberlanjutan pembangunan.
(tim/har)
