9 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan nama Gus Dur ialah Presiden keempat RI dan salah satu tokoh intelektual Islam paling terkemuka di Indonesia.
Cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari itu ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional pada 10 November 2025 lalu.
Semasa hidup dan pemerintahannya yang singkat, Gus Dur memberikan kenangan manis bagi Bangsa Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti pendahulunya Presiden ketiga RI BJ Habibie, Gus Dur melanjutkan amanat Reformasi 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru (Orba) di bawah kepresidenan Soeharto selama 32 tahun.
Gus Dur di antaranya membubarkan Departemen Penerangan yang di masa Orba menjadi 'pembungkam' kebebasan pers, menghapus Dwifungsi ABRI (kini TNI), serta memisahkan TNI dan Polri. Selain itu, dia merintis pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lalu disahkan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.
Gus Dur juga mencabut Inpres bentukan penguasa Orba yang mendiskriminasi etnis Tionghoa, dan melakukan pendekatan humanis untuk Papua.
Berdasarkan perbuatannya ini, Gus Dur kemudian dijuluki sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Ajaran yang mengedepankan HAM dan pluralisme dari Gus Dur itu kemudian masih bertahan hingga kini dan menurun generasi ke generasi dengan sebutan Gusdurian.
Biografi dan Masa Kepemimpinan Gus Dur
Gus Dur lahir di Jombang, 7 September 1940 dan tumbuh dalam lingkungan pesantren yang sangat kental pada tradisi keilmuan Islam.
Kakeknya, Hasyim Asy'ari, adalah pendiri NU. Sementara itu, ayahnya yang juga tokoh pergerakan nasional era perjuangan kemerdekaan, merupakan menteri agama RI di era Orde Lama (Orla), Wahid Hasyim.
Mengikuti jejak kakek dan ayahnya--yang meninggal saat dia masih bocah--Gus Dur dewasa kemudian menduduki pucuk kepemimpinan NU selama kurun waktu 1984-1999.
Dia pun menjadi salah satu sosok yang diperhitungkan suaranya karena tajam terhadap rezim Orba. Pada 1998, dia salah satu dari empat tokoh bangsa yang menjadi deklarator Deklarasi Ciganjur.
Bersama Megawati, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Amien Rais dalam Deklarasi Ciganjur pada 10 November 1998 itu mereka menelurkan 8 poin tuntutan reformasi total. Beberapa di antaranya pelaksanaan pemilu yang jujur-adil, penghapusan Dwifungsi ABRI, pengusutan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), dan pelaksanaan otonomi daerah lewat desentralisasi.
Pada Pemilu 1999, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Gus Dur berhasil meraih kursi signifikan di MPR/DPR di belakang PDIP yang dipimpin Megawati. Kemudian pada pemilihan yang kala itu masih dilakukan tak langsung di MPR, Gus Dur terpilih sebagai Presiden dan Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden.
Tapi kekuasaan Gus Dur sebagai presiden tak berjalan mulus hingga akhir pemerintahannya.
Setelah 21 bulan memerintah, pada 23 Juli 2001, Gus Dur dimakzulkan MPR. Saat itu Presiden masih dipilih MPR dan disebut sebagai pemegang mandat atau mandataris.
Pemakzulan dalam Sidang Istimewa MPR pada Senin petang tersebut menyatakan Gus Dur telah menyalahi haluan negara. Posisi Gus Dur sebagai kepala negara cum kepala pemerintahan kemudian diserahkan MPR kepada Megawati yang saat itu menjadi Wakil Presiden.
Pemakzulan itu merupakan puncak 'perseteruan' Gus Dur dengan mayoritas partai politik di Senayan yang kala itu ikut berperan memilih Gus Dur sebagai presiden pada 1999.
Tak ada penyebab tunggal yang bisa menjelaskan krisis politik antara parlemen dan Gus Dur kala itu. Krisis ini adalah buah dari persoalan demi persoalan yang menumpuk tanpa penyelesaian, yang melibatkan parlemen dan presiden.
Dalam bunga rampai berjudul Pengawasan DPR Era Reformasi: Realitas Penggunaan Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat yang diterbitkan LIPI Press 2014 silam, ditulis bahwa legislatif menggunakan hak angket atas Gus Dur untuk perkara dugaan korupsi Buloggate dan Bruneigate pada September 2000.
Dua kasus yang dituduhkan ke Gus Dur itu tak pernah terbukti secara hukum sampai hari ini.
Selain itu langkah Gus Dur melakukan reformasi dalam tubuh TNI/Polri ikut dianggap sebagai penyulut krisis politik. TNI/Polri saat itu masih merupakan kekuatan politik yang terwakili di parlemen dengan nama Fraksi TNI/Polri.
Gus Dur membuat lompatan signifikan ketimbang pendahulunya, Presiden BJ Habibie, dalam upaya demiliterisasi politik. Dia terus mendorong pemisahan TNI dan Polri, sebuah kebijakan substantif yang menegaskan pemisahan TNI dengan sipil.
Demiliterisasi politik yang diupayakan Gus Dur tak berjalan mulus. Beberapa kebijakannya menggantikan sejumlah perwira tinggi di kepolisian dan TNI, menyulut polemik yang pada akhirnya melibatkan parlemen hingga MPR kemudian memakzulkannya pada 23 Juli 2001.
Gus Dur semula mengaku ingin tetap tinggal di istana sebagai tanda perlawanan, sementara di luar sana beribu-ribu bahkan hingga puluhan juta pendukungnya terutama dari Nahdliyin siap menyokongnya. Tetapi, pada paginya-sehari setelah pengumuman pemakzulan-dia menyatakan akan keluar dari istana dan memimpin perjuangan agenda reformasi dari luar.
Keputusannya itu diambil setelah berbincang dengan istrinya, Sinta Nuriyah.
"...'Saya siap,' demikian katanya kepada istrinya, 'untuk tetap tinggal di sini apapun yang akan mereka lakukan-biarlah mereka menghentikan aliran air atau aliran listrik. Biarlah mereka masuk dan mencincang saya. Saya tidak akan beranjak,' Nuriyah menjawab dengan bijak: 'Bagus, memang bagus dan selama anda ada di istana ini Anda tidak dapat menolong mereka yang menunggu Anda di luar istana.' Gus Dur menjawab: 'Nah, oleh karena Anda mengatakannya demikian, mari kita keluar. Mari kita tinggalkan istana,'..." demikian sekelumit percakapannya dan istrinya sebelum pergi dari istana, seperti dikutip dari buku Biografi Gus Dur (2003) karya Greg Barton.
Setelah tak lagi menjadi presiden, Gus Dur yang identik dengan selorohan 'Gitu Saja Kok Repot' itu menjadi guru bangsa dan wafat pada 30 Desember 2009 di usianya yang ke-69 tahun.
Almarhum pun dimakamkan di kampung halaman, dekat para leluhurnya di Jombang.
Tulisan ini adalah rangkaian dari kisah ulama, tokoh, dan cendekiawan muslim yang menjadi Pahlawan Nasional Indonesia yang diterbitkan CNNIndonesia.com pada Ramadan 1447 Hijriah.
(nat/kid)
