CNN Indonesia
Minggu, 01 Jun 2025 18:11 WIB

Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Kebudayaan Indonesia Fadli Zon merespons PDIP yang menolak rencana penghapusan istilah Orde Lama dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Fadli menyampaikan komentar itu usai menghadiri soft launching Sumitro Institute di Taman Sriwedari Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6).
"Saya kira itu justru kan karena pemerintahan Orde Lama tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama," kata Fadli ke awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia lalu berujar, "Itu justru lebih netral kalau mau ditulis Orde Lama, itu kan justru dari zaman Orde Baru disebut Orde Lama tapi pemerintahan ketika itu tidak pernah menyebut dirinya sebagai Orde Lama apa mau disebut Orde Lama?"
Fadli Zon juga menegaskan tak mempersoalkan penyebutan Orde Lama dan ingin sejarah Indonesia lebih netral.
"Karena yang menyebut Orde Lama itu adalah Orde Baru," imbuh dia.
Di kesempatan terpisah, Fadli mengungkap tak ada istilah Orde Lama dalam judul 10 jilid buku hasil penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang dikerjakan Kementerian Kebudayaan dengan pihak terkait.
Dia memandang perubahan istilah itu dilakukan karena pemerintahan di awal kemerdekaan tak menyebut diri sebagai Orde Lama. Penyebutan tersebut, lanjut Fadli, dilakukan para sejarawan.
Selain itu, menurut dia, perubahan istilah dilakukan agar perspektif yang digunakan dalam sejarah baru Indonesia lebih netral dan inklusif.
Namun, rencana penghapusan istilah Orde Lama tak melulu mendapat sambutan hangat.
Petinggi PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar proyek penulisan ulang sejarah tak menyakiti pihak mana pun. Orde Lama dikenal sebagai pemerintahan di bawah kakeknya, Soekarno. Puan lantas menegaskan penulisan ulang sejarah seharusnya tak menghilangkan fakta yang sudah diakui.
"Ya itu apapun kalimatnya, apapun kejadiannya jangan sampai ada yang tersakiti. Jangan sampai ada yang dihilangkan karena sejarah tetap sejarah, Jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati," kata Puan di kompleks parlemen pada Selasa (27/5).
Puan juga menyebut proyek itu harus dilakukan dengan transparan dan tak terburu-buru. Ia lalu mengutip kalimat kakeknya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.
(ada/fea)