DPR Bakal Evaluasi SPMB Usai Temuan Manipulasi Nilai Rapor 100

Lombok, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian membuka peluang untuk evaluasi sistem seleksi penerimaan murid baru (SPMB) usai temuan sejumlah kecurangan.

Menurut Lalu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB akan menjadi agenda utama dalam rapat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Rabu (16/7) mendatang.

"Bahwa ternyata SPMB yang sudah kita rancang dengan luar biasa matangnya ini, masih saja disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin memaksakan putra-putri mereka untuk masuk ke sekolah tertentu," kata Lalu Hadrian di Lombok, NTB, Sabtu (12/7).

Di NTB, yang menjadi daerah pemilihannya (dapil), dia menerima laporan sejumlah kecurangan itu dilakukan dalam bentuk manipulasi nilai rapor, khusus untuk jalur prestasi.

Sementara, dari jalur domisili dilakukan lewat manipulasi alamat domisili di Google Map. Kecurangan serupa juga diterima para anggota dan pimpinan Komisi X DPR lain di daerah masing-masing.

"Ini contoh yang tidak baik memaksakan siswa-siswa kita. Dan ternyata setelah tahun sebelumnya juga terjadi. Setelah dicek yang nilainya rapor, bahkan ada yang rata-rata 100 semua mata pelajaran di semua semester. Ternyata juga tidak mampu untuk bersaing dengan teman-teman di kelasnya yang memang nilainya jauh di bawah dia," tuturnya.

"Insya Allah hari Rabu, jadwal kami rapat dengan Mendikdasmen, dan tentu ini menjadi salah satu agenda yang akan kami bahas," imbuh Lalu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Komisi X dan Kemendikdasmen perlu mempertimbangkan opsi apakah SPMB masih relevan diteruskan tahun depan, ataukah perlu formula baru yang lebih kuat mencegah kecurangan.

Lalu juga tak menampik soal adanya kemungkinan penghentian SPMB. Namun, opsi itu akan tergantung dari hasil evaluasi tingkat kecurangan yang ditemukan secara nasional.

"Ya, kalau terjadi kecurangan masif di semua daerah, ya, kita akan merekomendasikan itu [penghentian SPMB]. Tapi, lagi-lagi kita akan lihat, nanti pada saat rapat kita akan evaluasi, datanya berapa, kecurangannya apakah masif atau tidak, ya, tentu kita akan evaluasi dan kita ambil keputusan," ujar politikus PKB itu.

(thr/asr)