20 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution menegaskan, polemik mengenai status kepemilikan pulau di wilayah perbatasan antara Sumatera Utara dan Aceh sebaiknya diselesaikan langsung bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri.
"Saya dari awal kemarin ke Aceh, bertemu dengan Gubernur Aceh (Muzakir Manaf). Kami ingin sampaikan bahwa untuk masalah kepemilikan pulau, mohon maaf, mau kita bahas dari pagi sampai pagi pun sebenarnya tidak akan ada solusinya," ujar Bobby kepada wartawan di Medan, Kamis (12/6).
Menurut Bobby, Pemprov Sumut membuka diri apabila harus membahas ulang. Sebab, pembahasan yang dilakukan di daerah tidak akan menyelesaikan persoalan karena keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau mau dibahas, ayo sama-sama. Kami terbuka. Tapi kalau soal keputusan, biarlah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jangan kita bahas dengan pihak yang tidak bisa memutuskan," ujar Bobby.
Dalam kesempatan ini Bobby meluruskan kunjungannya ke Aceh bukan untuk mengajak kerja sama dalam pengelolaan pulau, melainkan untuk membuka ruang diskusi lebih lanjut.
"Yang pasti, kita ke sana bukan mau mengajak kerja sama. Kerja sama itu dilakukan kalau sudah jelas pulau itu milik Provinsi Sumut. Kalau memang begitu, kita akan membuka opsi kerja sama dengan siapa pun," ujarnya.
Sementara itu, terkait potensi sumber daya alam yang ada di pulau tersebut, Bobby mengaku belum memegang data konkret.
"Katanya ada minyak, gas, dan lain-lain. Tapi saya tidak pegang datanya, dinas pun tidak punya. Jadi kalau ditanya ada potensi, ayo kita bahas sama-sama," katanya.
Lebih lanjut, Bobby menanggapi isu bahwa pulau tersebut adalah hadiah untuk dirinya. Ia menegaskan bahwa wilayah tersebut termasuk dalam Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), sehingga jika memang hadiah, itu bukan ditujukan kepadanya.
"Kalau memang itu hadiah untuk Pak Jokowi, kenapa tidak dipindahkan saja ke Solo? Itu wilayah Tapteng, jadi hadiahnya bukan ke Bobby Nasution, tapi ke Bupati Tapteng. Karena nanti yang akan mengeluarkan izin segala macam itu Bupati Tapteng," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari Bupati Tapteng, tidak ada penghuni tetap di pulau tersebut, melainkan hanya nelayan yang singgah sementara dari wilayah Singkil, Sibolga, dan Tapteng.
"Konfliknya ini soal kepemilikan. Kalau memang soal kepemilikan, ayo kita bahas sama-sama ke Jakarta. Jangan terus ribut di daerah, karena tidak akan selesai," tutup Bobby.
(inh)
