2 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, membuka Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar percepatan pembangunan di Tanah Papua dijalankan secara konkret, terukur, dan berkeadilan. Pemerintah menegaskan bahwa Papua menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam program pemerintah.
Dalam sambutannya, Ribka menyampaikan bahwa rapat pleno ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan mandat Otonomi Khusus (Otsus) Papua sesuai arahan Presiden dan Wapres. Ia pun mengapresiasi kehadiran Gibran di Tanah Papua dan menyebut kunjungan tersebut sebagai wujud nyata perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan di wilayah paling timur Indonesia itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagaimana tugas dan fungsi BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang baru dibentuk dan dilantik oleh Bapak Presiden sebulan lalu, kini kita melaksanakan rapat pleno bersama sebagai langkah awal yang penting dalam menjalankan amanat besar ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11).
Ribka menambahkan, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat Papua dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Dirinya juga menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan kebijakan Otsus Papua dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gibran dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Tanah Papua dengan mengedepankan kecepatan dan inovasi.
"Ini karena sekarang sudah ada dua lembaga, ini saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan ini harus dua kali lipat. Inovasi dalam perumusan kebijakan harus dua kali lipat. Manfaat nyata yang diterima masyarakat harus dua kali lipat," tegas dia.
Ia menjelaskan bahwa BP3OKP dan Komite Eksekutif memiliki fungsi saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua.
Rapat pleno ditutup dengan penyampaian rekomendasi dan usulan dari perwakilan enam provinsi di Tanah Papua. Masukan tersebut akan menjadi bahan dalam penetapan prioritas program percepatan pembangunan Otsus Papua ke depan.
Sebagai informasi, kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, antara lain Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan; Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Velix Vernando Wanggai; serta anggota Komite Eksekutif John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella Sihasale.
Turut hadir anggota BP3OKP dari enam provinsi di Tanah Papua, yakni Albert Yoku (Papua), Irene Manibuy (Papua Barat), Yoseph Yanawo Yolmen (Papua Selatan), Pietrus Waine (Papua Tengah), Hantor Mayuan (Papua Pegunungan), dan Otto Ihalauw (Papua Barat Daya). Dari unsur sekretariat hadir Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Izharul Haq, Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Barat Moch. Abdul Kobir, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Aditya.
(rir)
