23 hours ago
11
Jakarta, CNN Indonesia --
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai tindakan protes damai yang dilakukan oleh aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dalam momen rapat tertutup pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3) kemarin legal dan konstitusional.
"Aksi mereka itu konstitusional dan legal karena bagian dari pelaksanaan hak warga untuk berpendapat, berkumpul secara damai, dan berekspresi," kata Usman dalam keterangannya, Minggu (16/3).
Usman menyesalkan perlakuan beberapa orang yang berjaga terhadap aktivis yang hendak menyampaikan protes atas rapat tertutup RUU TNI di Hotel Fairmont tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai para aktivis menjalankan aksi itu dilakukan secara damai dan tidak menyerang orang maupun fasilitas acara.
"Bukan seperti aksi pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang tahun lalu," ucap Usman.
Usman mengatakan aksi tersebut turut memprotes agenda pembahasan RUU TNI yang janggal oleh DPR. Pasalnya, janggal pembahasan ini karena tidak transparan, tidak partisipatif dan terburu-buru.
"Berlangsung di saat libur akhir pekan, memakai hotel mahal yang tidak konsekuen dengan anjuran efisiensi," ujar dia.
Sebaliknya, Usman mempertanyakan mengapa rapat pebahasan RUU TNI tidak dilakukan terbuka dan partisipatif dengan diadakan di hari-hari kerja dan bertempat di Gedung DPR.
"Aksi itu mempertanyakan hal yang wajar sehingga tidak perlu diperlakukan secara tidak patut. Kami mendesak agar proses pembahasan RUU TNI berjalan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik," tukas dia.
Kemudian kritik terhadap RUU TNI juga hadir dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). YLBHI turut mendesak supaya DPR dan Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan pembahasan revisi UU TNI yang tidak sejalan dengan agenda reformasi. YLBHI menganggap RUU TNI ini justru akan melegitimasi bangkitnya praktik dwifungsi ABRI dan membawa Indonesia ke rezim Neo Orde Baru.
YLBHI juga meminta DPR dan Prabowo harus terbuka dan memastikan ruang partisipasi masyarakat dan memastikan revisi UU TNI dilakukan untuk memperkuat agenda reformasi TNI dalam kerangka tegaknya supremasi sipil, konstitusi, demokrasi dan perlindungan HAM.
"Mengajak Masyarakat lndonesia untuk bersuara lantang menuntut DPR dan Presiden untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan benar menjaga amanat konstitusi menghapuskan dwi fungsi ABRI dan melanjutkan agenda reformasi TNI yang mangkrak," bunyi keterangan YLBHI.
Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan sempat menggelar aksi protes di ruang rapat Panitia Kerja DPR revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3) sore.
Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, tiga orang masa aksi tiba depan ruang rapat Komisi I DPR dan pemerintah sekitar pukul 17.49 WIB.
Mereka membentangkan poster di dalam ruang rapat dan menyuarakan protes terhadap proses Revisi UU TNI yang dinilai tertutup.
"Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan pemerhati di bidang pertahanan, hentikan karena tidak sesuai ini diadakan tertutup," katanya.
Tak lama, sejumlah petugas keamanan langsung menarik aktivis yang menggelar aksi protes tersebut keluar ruangan dan langsung menutup pintu serta mengamankan lokasi rapat.
RUU TNI yang dianggap kontroversial ini sedang dalam pembahasan oleh DPR. DPR telah menggelar rapat secara tertutup di Hotel Fairmont untuk membahas RUU ini.
(rzr/mik)
