7 hours ago
10
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah pusat saat ini terus berupaya mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat Sumatra yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Upaya ini dilakukan agar warga terdampak tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara (Sumut) pada Kamis (26/3). Peninjauan itu dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
"Ini memang sudah tahapnya, tahap huntara sudah hampir selesai. Jadi sudah mulai masuk ke tahap sudah digenjot percepatan huntap semua," tutur Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun pembangunan huntap memliki dua skema, yaitu in-situ dan komunal. Pada skema in-situ, masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi aman dengan dukungan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang akan dicairkan dalam dua tahap. Selain membangun secara mandiri, pembangunan rumah juga dapat diserahkan pada BNPB.
"Di Aceh, saya diskusi dengan Kepala BNPB kemarin, hampir kira-kira 15 ribu dari 26 ribu itu adalah yang in-situ. Baik yang BNPB bangun atau yang bangun sendiri, dengan diberikan uang oleh BNPB," kata Tito.
Sementara pada skema komunal, pembangunan huntap dilakukan dalam sebuah kompleks yang lahannya disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda). Sementara proses pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PKP atau gotong royong dengan kementerian maupun lembaga lain termasuk pihak non-pemerintah.
Dalam hal ini, pembangunan huntap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan contoh skema komunal dengan dukungan nonpemerintah, yaitu Yayasan Buddha Tzu Chi.
Tito menyebutkan, Yayasan Buddha Tzu Chi membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar). Secara rinci, dibangun 1.000 unit di Aceh, Sumut 1.103 unit, serta Sumbar sebanyak 500 unit. Sementara khusus untuk Kabupaten Tapanuli Utara, yayasan akan membangun 103 unit huntap.
Pada saat bersamaan, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat memastikan bahwa lahan yang digunakan merupakan aset Pemda yang telah memperoleh persetujuan DPRD serta memiliki sertifikat resmi.
Saat ini, Pemda tengah menyiapkan perjanjian hukum untuk memastikan kepemilikan lahan tersebut dapat diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.
Upaya penyediaan hunian ini juga melibatkan berbagai lembaga, antara lain dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PT PLN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Badan Pusat Statistik (BPS), serta BNPB.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
