4 hours ago
11
Jakarta, CNN Indonesia --
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal berjanji mengawal implementasi kebijakan pembagian tarif ojek online (ojol) yang menempatkan porsi pendapatan pengemudi sebesar 92 persen dan aplikator maksimal 8 persen.
Said mengatakan ketentuan tersebut menjadi salah satu isu ketenagakerjaan yang akan menjadi perhatiannya setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
"Begitu pula penerapan potongan aplikator hanya 8 persen di ojek online. Keluhan dari kawan-kawan ojek online belum berjalan sebagaimana harapan," kata Said usai pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (8/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut akan segera bertemu dengan para pengemudi ojol untuk menyerap berbagai masukan terkait implementasi kebijakan tersebut di lapangan.
"Dalam waktu dekat kami akan berkumpul dengan kawan-kawan ojek online. Prinsipnya saya akan lebih banyak turun ke lapangan untuk menyerap," ujarnya.
Menurut Iqbal, persoalan ojol merupakan bagian dari agenda yang lebih luas terkait peningkatan kesejahteraan pekerja. Ia mengatakan fokus yang akan dibawanya kepada Presiden mencakup kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security), dan perlindungan sosial (social security).
Ia menilai pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan dan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk pekerja sektor formal maupun informal.
"Dalam Mei yang lalu juga kebetulan kami sebagai pimpinan Serikat Buruh KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) menyampaikan ada 11 isu yang berkembang. Dan beberapa isu sudah dijawab oleh Presiden (Prabowo) dan sudah dilaksanakan. Antara lain yang sudah dilaksanakan RUU PPRT, kemudian ojol, ojek online yang tarifnya untuk teman-teman ojol mendapat 92 persen, aplikator 8 persen," katanya.
Selain isu ojol, Iqbal juga menyoroti perlunya perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal. Menurut dia, kelompok pekerja seperti pedagang kecil, tukang becak, hingga pedagang sayur perlu mendapatkan perlindungan dasar sebagaimana diatur dalam berbagai konvensi ketenagakerjaan internasional.
Ia menegaskan perannya sebagai penasihat presiden bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan memberikan saran, analisis, dan masukan kebijakan kepada Presiden terkait isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
"Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan karena penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan," ujarnya.
Said Iqbal resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Dalam posisi tersebut, ia menyatakan akan fokus menyampaikan berbagai masukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan buruh, serta penguatan sektor ketenagakerjaan nasional.
(del/isn)
Add
as a preferred source on Google
