11 hours ago
13
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termasuk, dengan mengubah pola pikir layaknya seorang wirausaha.
Hal itu disampaikan Tito dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027 di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/4). Dalam arahannya, Mendagri menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, sebagian besar daerah di Sulut memiliki porsi PAD yang relatif kecil dibandingkan dana transfer pusat. Kondisi lalu ditambah dengan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga tinggi. Di sejumlah daerah, belanja pegawai bahkan mencapai lebih dari 50 persen dari total anggaran, membuat ruang fiskal untuk pembangunan jadi sangat terbatas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menyatakan, pola pikir aparatur Pemda perlu diubah. Selama ini, birokrasi cenderung hanya berfokus pada belanja tanpa memikirkan upaya peningkatan pendapatan.
Untuk itu, ia mendorong agar para kepala daerah memiliki pola pikir layaknya wirausaha dalam mengelola keuangan daerah. Tito menyebut, prinsip dasar pengelolaan keuangan harus memastikan pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.
"Prinsip dasarnya adalah bagaimana pendapatan lebih tinggi daripada belanja, jangan dibalik," kata Tito.
Menurut Tito, ada sejumlah langkah pengelolaan anggaran yang dapat dilakukan daerah, termasuk untuk meningkatkan PAD. Pertama, efisiensi belanja, khususnya belanja operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan yang tidak prioritas. Kedua, menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.
Tito juga mendorong Pemda untuk menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan investasi dan perizinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mempercepat proses perizinan berusaha. Lalu, kepala daerah juga bisa melibatkan organisasi yang bergerak di bidang usaha untuk menghidupkan sektor swasta.
"Ada Kadin (Kamar Dagang dan Industri), ada Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), ajak diskusi untuk menghidupkan swasta. Investasi itu kan enggak harus luar negeri, dalam negeri juga bisa, lokal juga bisa," pungkas Tito.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
