8 hours ago
13
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa pembangunan rumah swadaya membutuhkan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunannya, berbeda dengan perumahan komersial. Dalam hal ini, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat bergantung pada semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat.
Hal ini disampaikan Tito dalan peninjauan pelaksanaan Program BSPS bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatra Utara (Sumut), Kamis (26/3).
"Kekompakan ini harus betul-betul menjadi pegangan, termasuk dalam rangka bangun rumah. Karena bangun rumah swadaya ini perlu kegotongroyongan," kata Mendagri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahun ini, jumlah penerima Program BSPS di Sumut meningkat signifikan. Total rumah yang akan diperbaiki mencapai 19.668 unit, dengan realisasi sebanyak 1.982 unit pada 2025. Angka tersebut merupakan bagian dari target nasional BSPS tahun 2026 yang mencapai 400.000 unit rumah.
Dari 33 kabupaten/kota penerima Program BSPS di Sumut, Kabupaten Humbahas memperoleh alokasi sebanyak 457 unit rumah.
"Ada dua memang dari Kemendagri mendukung program perumahan dari PKP, program ... untuk membantu rakyat yang belum punya rumah atau sudah punya rumah tapi belum layak," tambah Tito.
Terlebih, penyediaan rumah layak huni yang berkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan salah satu indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga, dukungan Pemda dalam implementasi program ini menjadi sangat penting.
Untuk itu, ia mengapresiasi Pemda dan masyarakat setempat atas percepatan pemulihan pascabencana. Tito menilai kondisi daerah tersebut kini hampir sepenuhnya pulih, baik dari sisi infrastruktur umum maupun fasilitas ibadah.
"Saya kagum dengan Humbahas. Kekompakan Pak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat luar biasa. Jalan-jalan yang tadinya tertutup longsor, hanya dalam waktu empat hari langsung terbuka," pungkas Mendagri.
Peninjauan itu bertujuan memastikan kesiapan dan ketepatan sasaran Program BSPS Tahun Anggaran 2026 yang menargetkan peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
Pemerintah sendiri telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait pembangunan rumah. Kemudahan itu antara lain berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi wujud sinergi lintas kementerian dalam mendukung percepatan program perumahan nasional.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
