Magelang, CNN Indonesia --
Bupati Gunungkidul yang juga kader PDIP, Endah Subekti Kuntariningsih tidak hadir dalam kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Endah mengaku dirinya tegak lurus dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut retret di Akmil.
"Tidak berangkat, tegak lurus," kata Endah saat dihubungi, Sabtu (22/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Endah juga menyatakan tidak mengirimkan Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto atau Sekda, Sri Suhartanta sebagai penggantinya mengikuti retret di Akmil.
"Tidak (mengirimkan wakil-sekda)," tegas Endah.
Sebelumnya, rombongan kepala daerah peserta retret telah tiba di Akmil, Jumat (21/2) kemarin sore. Beberapa sosok seperti Pramono Anung, Gubernur Bali, Wayan Koster, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dan Bupati Gunungkidul, Endah Subekti tak nampak dalam barisan. Keempatnya merupakan kader PDIP.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menuturkan hingga petang kemarin tercatat hanya ada 450 dari 503 total peserta yang hadir di pembukaan retret kepala daerah itu.
Bima mengatakan dari 53 orang tak hadir, enam memberikan keterangan sakit atau berhalangan karena acara keluarga. Sementara 47 sisanya tanpa keterangan.
Bima menegaskan, kegiatan retret di Akmil wajib buat seluruh kepala daerah yang baru dilantik 20 Februari 2025 kemarin.
Menurutnya, panitia retret saat ini memberikan kelonggaran dengan mengizinkan kepala daerah yang berhalangan hadir untuk mengirimkan wakil kepala daerah sebagai penggantinya.
Apabila wakil kepala daerah juga masih berhalangan, sekda harus dikirim sebagai perwakilan ke Akmil untuk mengikuti materi retret.
Wajib ikut retret susulan
Bima memastikan para kepala daerah yang absen pada retret kali ini, diwajibkan ikut gelombang berikutnya, yakni berbarengan dengan calon kepala daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada 2024.
"(Ikut) gelombang berikutnya. Wajib ikut ya. Iya. Wajib. Semuanya wajib ikut, penting ini materinya," kata Bima di depan gerbang Akmil, Jumat (21/2).
"Ya, kan di kan dikirim wakil untuk menggantikan di sini. Nah, kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. (Jadwal) ya, menunggu keputusan MK," ucapnya.
(kid/kum)