Dwikorita Lebih Sepakat BMKG Digabung PVMBG, Bukan Badan Geologi

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati merespons arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menggabungkan BMKG dan Badan Geologi.

Dwikorita menyatakan, dirinya lebih sepakat apabila BMKG ini disatukan dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

"BMKG itu sudah mengajukan usulan agar bukan Badan Geologi, tapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu bisa disatukan ke dalam BMKG," kata Dwikorita saat acara diskusi di UGM, Rabu (9/9).

Dwikorita bilang, usulan ia sampaikan saat masih menjabat sebagai kepala BMKG medio 2019. Dwikorita sendiri mengepalai BMKG sejak 2017 hingga ia digantikan oleh Teuku Faisal Fathani pada November 2025 lalu.

Menurut Dwikorita, usulan tersebut muncul dari pengalaman BMKG dalam menjalankan fungsi peringatan dini. Ia menilai pemisahan fasilitas pemantauan dengan lembaga yang mengeluarkan peringatan membuat proses analisis tidak berjalan optimal.

"Karena pelajarannya adalah kami tidak bisa mengeluarkan peringatan dini karena semua fasilitas, perlengkapan monitoring, dan sebagainya ada di Pusat Vulkanologi. Tapi peringatan dininya di kami," ucapnya.

"Lantas kita nggak bisa melakukan analisis, nggak bisa menghitung, sehingga bagaimana itu usulannya seperti itu. Dan usulan itu diulang lagi tahun 2023," sambung Dwikorita.

Dwikorita mengatakan gagasan tersebut juga didasari pengalaman Jepang dalam mengintegrasikan penanganan berbagai jenis bencana ke dalam satu lembaga meteorologi.

Menurutnya, lembaga meteorologi Jepang atau Japan Meteorological Agency (JMA) menangani berbagai urusan yang berkaitan dengan bencana dan kondisi atmosfer dalam satu lembaga.

Ia menilai model tersebut membuat penanganan bencana seperti tsunami dan erupsi gunung api dapat dilakukan lebih cepat karena seluruh fasilitas pemantauan berada dalam satu lembaga.

"Jadi Jepang untuk (respons) tsunami karena gunung api cepat banget karena semua fasilitas ada. Nah, itulah kami mengusulkan saat itu," kata Dwikorita.

Dwikorita menegaskan integrasi yang diusulkan bukan dengan memasukkan seluruh Badan Geologi karena lembaga ini memiliki cakupan tugas yang lebih luas dan tidak seluruhnya berkaitan dengan penanganan bencana, macam air tanah, kelautan, mineralogi serta sumber daya energi.

Lagipula, Dwikorita menilai terdapat kesamaan fungsi antara PVMBG dan BMKG dalam pemantauan serta analisis kebencanaan. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi tugas jika tetap berada di lembaga berbeda.

"Nah, kalau itu semua (ketugasan Badan Geologi) satu badan dimasukkan BMKG, malah BMKG lupa tugas utamanya. Nanti jadi ngurus yang lain-lain. Jadi ambil aja yang tentang bencana, tentang mitigasi bencana. Dan realitanya kalau kita pelajari, yang dilakukan di PVMBG itu sama dengan yang ada di BMKG. Duplikasi kan?" paparnya.

Di sisi lain, Dwikorita juga menyoroti posisi PVMBG yang merupakan unit kerja eselon II. Menurutnya, posisi tersebut turut berpengaruh terhadap dukungan anggaran, sementara kebutuhan teknologi pemantauan gunung api semakin besar.

Dwikorita mengatakan kondisi tersebut semakin menjadi persoalan karena PVMBG berada di bawah Kementerian ESDM yang memiliki tugas besar di sektor sumber daya.

"Nah, jadi kalah, (kebencanaan) prioritas paling akhir. Anggarannya kurang, padahal gunung apinya makin aktif, gunung apinya banyak, itu butuh teknologi yang benar-benar sepadan dengan tantangan yang dihadapi," kata Guru Besar bidang Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana yang juga mantan rektor UGM tersebut.

Ia mencontohkan fasilitas pemantauan gunung sekarang ini paling lengkap cuma Gunung Merapi saja. Ia menengarai fasilitas pemantauan gunung lainnya masih terbatas persoalan anggaran.

Menurut Dwikorita, penguatan status kelembagaan dapat berpengaruh terhadap kewenangan dan dukungan fasilitas. Ia mencontohkan keputusan pemerintah pada era Presiden Megawati Soekarnoputri yang menaikkan status BMKG menjadi badan.

"Dulu kenapa Ibu Presiden Megawati mengangkat BMKG dari eselon II atau eselon I menjadi badan? Karena wewenang dan fasilitas akan lompat sesuai dengan tuntutan permasalahan yang ada tahun itu," ungkapnya.

Dengan pertimbangan tersebut, ia berharap PVMBG dapat masuk ke dalam BMKG bukan sekadar sebagai unit biasa, melainkan menjadi kedeputian yang memiliki posisi setara dengan unsur lain di tingkat eselon I macam Badan Geologi.

Menurutnya, integrasi tersebut juga dapat memperkuat dukungan anggaran sekaligus membuat koordinasi antara pemantauan gunung api dan fungsi peringatan dini menjadi lebih langsung.

Selain persoalan kelembagaan, Dwikorita menilai integrasi data antarlembaga juga masih menjadi kendala. Meski terdapat konsep interoperabilitas, menurut dia, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pertukaran data.

Dwikorita mengatakan persoalan tersebut juga ditemuinya ketika masih menjabat sebagai Kepala BMKG. Bahkan ketika data sudah dapat diterima, data tersebut belum tentu dapat langsung digunakan untuk analisis.

Ia menjelaskan salah satu persoalan yang muncul adalah metadata yang tidak tersedia. Padahal, metadata diperlukan untuk memahami konteks data yang diterima, termasuk mengetahui lokasi atau koordinat pengukuran.

Menurutnya, data tanpa informasi pendukung tersebut akan sulit digunakan untuk analisis karena lokasi pengambilan data tidak diketahui secara pasti. Dwikorita mengatakan persoalan pertukaran data tersebut bahkan tetap terjadi meski sudah ada nota kesepahaman atau MoU yang disaksikan oleh pejabat terkait.

Karena itu, ia menilai gagasan untuk mengintegrasikan PVMBG ke dalam BMKG perlu kembali dikaji secara akademik. Menurutnya, integrasi tersebut dapat menjadi pilihan untuk memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi bencana, selama dilakukan secara tepat.

Apabila nantinya Badan Geologi dan BMKG bergabung, Ia mengingatkan bahwa integrasi kelembagaan harus mempertimbangkan fungsi masing-masing agar tidak justru menimbulkan persoalan baru.

Dwikorita berharap gagasan tersebut dapat diwujudkan tanpa menggabungkan seluruh fungsi Badan Geologi ke dalam BMKG.

"Jangan semua dibedol masuk itu malah saling menghancurkan," pungkasnya.

Sebelumnya usul menggabungkan BMKG dan Badan Geologi menjadi arahan Prabowo dalam Rapat Virtual terbatas bersama kementerian/lembaga terkait penanggulangan rentetan bencana yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia, Senin (7/9).

Beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah Indonesia--terutama Sumatra dan Kalimantan--diterpa kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Lalu ada juga penanggulangan gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan erupsi gunung api, termasuk Anak Krakatau di Selat Sunda.

"Kepala badan geologi nanti saya kira akan kerja sama lebih erat dengan yang lain, nanti kita pikirkan apakah badan geologi diintegrasikan dengan BMKG tapi ya nanti kita bahas itu," ujar Prabowo pada rapat virtual terbatas, Senin (7/9).

(kum/dal)