Duduk Perkara Kisruh Pemakzulan Ketua PBNU Gus Yahya

Jakarta, CNN Indonesia --

Nahdlatul Ulama (NU) sedang dilanda kisruh internal lantaran adanya isu pemakzulan terhadap posisi KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam rapat Silaturahim Alim Ulama di Kantor PBNU, Minggu (23/11) malam, PBNU menyepakati bahwa kepengurusan harus selesai selama satu periode dan tidak ada pemakzulan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf.

Katib Aam PBNU Ahmad Said Asrori menyampaikan kesepakatan tersebut terbagi ke dalam tiga poin.

Pertama, para kiai yang hadir sepakat akan digelar silaturahim yang lebih besar di antara para kiai dan alim ulama.

Kedua, para kiai yang hadir disebut sepakat agar kepengurusan PBNU diselesaikan dalam satu periode hingga muktamar selanjutnya pada tahun depan.

"Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu," ujarnya.

Ketiga, para kiai yang hadir disebut sepakat meminta semua pihak untuk tafakur demi kebaikan bersama.

Berikut duduk perkara kisruh internal PBNU:

Rapat Harian Syuriyah

Kisruh pemakzulan bermula dari risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Hal ini dikarenakan ada poin penting dari risalah tersebut yang berisi keputusan untuk memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf dari posisinya sebagai Ketua Umum PBNU.

1. KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU.

2. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Dalam risalah dokumen itu, salah satu permintaan pemberhentian Gus Yahya ialah karena polemik kedatangan akademisi pro-zionis Israel, Peter Berkowitz, menjadi pemateri dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025 lalu.

Jajaran Syuriyah PBNU memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam AKN NU sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi NU, telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

Rapat Daring dengan Ketua-ketua PWNU dan PCNU

Sehari setelah Rapat Harian Syuriyah itu, terjadi rapat daring dengan ketua-ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Pertemuan dipimpin oleh Gus Yahya dan dipandu oleh Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.

Dalam rapat tersebut Gus Yahya menegaskan dirinya tidak akan mundur dan menganggap keputusan dalam rapat Harian Syuriah tersebut merupakan keputusan sepihak.

"Kemudian dibikin narasi-narasi untuk menjustifikasi kehendak itu dengan tanpa memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan klarifikasi terbuka. Sehingga, keputusannya adalah keputusan sepihak," ujar Yahya dikutip dari NU Online, Jum'at (21/11).

Di saat yang bersamaan, Gus Yahya juga melontarkan gagasan tentang rekonsolidasi PBNU dengan harapan kepengurusannya tetap solid.

"Saya sudah menyampaikan komitmen, menyampaikan ikrar, bahwa saya akan mendedikasikan seluruh kemampuan saya untuk melakukan rekonsolidasi PBNU supaya utuh kembali," lanjut Yahya.

Kemudian, dalam rapat yang sama, para ketua PWNU turut menyampaikan kegelisahan mereka terhadap isu ini. Sebagian dari mereka meminta daerah juga dilibatkan dalam kisruh ini. Salah satunya disampaikan Ketua PWNU Sumatera Utara Marahalim Harahap.

"Kalaulah terjadi pemakzulan terhadap Ketua Umum, ini adalah cacat bagi jam'iyah. Jam'iyah ini bukan milik Rais Aam dan Ketum saja. Ini milik jutaan orang. Saya memohon kepada Ketum dan Rais Aam, libatkan PWNU dan PCNU dalam menentukan nasib jam'iyah," ujar Marahalim.

Ketua PWNU Jawa Barat, Kiai Juhadi bahkan menyampaikan kekhawatiran mendalamnya soal kisruh pemakzulan ini

"Ini merupakan tontonan yang sangat, sangat memprihatinkan, terus terang sebagai Ketua PWNU, saya sedih sekali melihat persoalan ini. Kok, NU bisa jadi begini?" ujar Juhadi dikutip dari NU Online.

Respons Gus Yahya

Usai Rapat Koordinasi Ketua PWNU se-Indonesia di Hotel Navator Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/11) dini hari, Gus Yahya mengklarifikasi beberapa hal. Terutama soal dugaan afiliasi dirinya dengan zionis Internasional yang ada di risalah rapat harian.

Yahya menegaskan lawatannya ke Israel itu tak pernah menjadi masalah di internal NU karena mayoritas pengurus NU memilihnya sebagai Ketua Umum pada Muktamar NU ke-34 di Bandar Lampung 2021 lalu.

"Tapi tahun 2021, muktamar, Ketua Cabang (PCNU) dan PWNU memilih saya. Mereka sudah tahu saya sudah bertemu dengan Netanyahu, mereka memilih saya," ujarnya.

Ia menerangkan bahwa lawatannya ke Israel adalah untuk kepentingan Palestina.

"Bahwa, saya dengan terang-terangan dan tegas di berbagai forum di Yerusalem pada waktu itu, bahkan di depan Netanyahu dalam pertemuan itu, bahwa saya datang ke sini demi Palestina. Itu saya nyatakan di semua kesempatan dan saya tidak akan pernah berhenti dengan posisi ini, apapun yang terjadi," terang Yahya.

Gus Yahya juga mengklaim bahwa para ketua PWNU se-Indonesia tidak mau dirinya mundur.

"Mereka (ketua PWNU se-Indonesia) mengatakan tidak mau saya mundur. Jadi mereka itu khawatir saya mundur. Karena mereka dulu memilih saya, mereka akan kecewa kalau saya mundur. Saya katakan saya tidak terbesit sama sekali (untuk mundur), karena enggak ada alasan untuk itu," kata Gus Yahya.

Terakhir, Gus Yahya juga mengaku tidak akan berhenti berupaya menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang NU hadapi sekarang.

"Insyaallah akan ditemukan jalan keluar yang baik untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Ini yang kita harapkan dan saya tidak akan berhenti untuk mengupayakan hal itu. Saya akan terus berupaya bergerak apapun yang bisa saya lakukan agar jalan keluar bisa ditemukan untuk kemaslahatan bersama bagi Nahdlatul Ulama, bagi warganya, bagi bangsa dan negara ini," katanya.

(fam/isn)

[Gambas:Video CNN]