CNN Indonesia
Sabtu, 08 Mar 2025 20:40 WIB

Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pembubaran Departemen Pendidikan.
Pembubaran menimbulkan pertanyaan pada nasib triliunan dollar student loan yang dikelola lembaga tersebut.
Portofolio keuangan senilai US$1,64 triliun tersebut dikelola secara terpisah dari perangkat kebijakan departemen. Trump sendiri telah berusaha untuk menutupnya atau mengalihkannya ke badan-badan lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Kamis (6/3), Trump mengakui bahwa saldo pinjaman yang sangat besar merupakan faktor yang menyulitkan dalam upayanya untuk menutup lembaga tersebut.
"Kami telah melakukan diskusi hari ini," kata Trump, dikutip dari CNN.
Ia mengisyaratkan bahwa utang tersebut dapat dikelola di bawah Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, atau Badan Usaha Kecil dan Menengah. Ia juga mengatakan bahwa Administrator SBA Kelly Loeffler "sangat ingin melakukannya."
Lantas pertanyaan lain mencuat apakah pemerintah akan tetap mengadakan program peminjaman uang kepada mahasiswa secara langsung.
Proyek 2025 menyarankan agar sebuah badan baru dibentuk untuk memberikan pinjaman di masa mendatang, yang dijalankan oleh pemimpin dan dewan pengawas yang telah dikonfirmasi oleh Senat. Namun, pemerintah akan keluar dari bisnis pemberian pinjaman secara langsung, dan akan kembali berperan sebagai penjamin pinjaman yang ditanggung oleh perusahaan-perusahaan lain.
Badan baru ini akan didanai oleh Kongres, dengan tujuan memperlakukan pembayar pajak seperti investor. Kemudian, pinjaman juga disebut dapat memiliki persyaratan yang lebih baik untuk disiplin ilmu atau profesi tertentu.
"Akses yang mudah ke pinjaman dan hibah mahasiswa federal... tidak memberikan insentif bagi mahasiswa untuk memastikan bahwa mereka mengejar karier atau gelar yang akan menghasilkan karier dengan pendapatan yang kuat," ujar Lindsey Burke, direktur Heritage Foundation's Center for Education Policy dan penulis bab Project 2025.
Dalam visi Proyek 2025, pinjaman lama harus dipindahkan ke Departemen Keuangan, yang akan mengelola tunggakan dan penagihan.
Sayangnya, bagaimana Departemen Keuangan akan mengelola portofolio tersebut masih belum jelas.
Sekitar 40 persen dari student loan yang ada saat ini menunggak, atau terlambat membayar.
(loam/agt)