2 weeks ago
16
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah yang berhalangan atau tak bisa mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah untuk mengirimkan wakil kepala daerah sebagai gantinya.
Bima menyebut pada retreat kali ini sebanyak 53 dari total 503 peserta tak hadir. Enam memberikan keterangan sakit atau ada acara keluarga, sementara 47 sisanya tanpa kabar. Sehingga, total peserta hadir hanya 450 orang.
"Apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini," kata Bima di depan gerbang Akmil, Jumat (21/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apabila wakil kepala daerah juga masih berhalangan, maka sekda harus dikirimkan ke Akmil sebagai gantinya, mempertimbangkan pentingnya materi retreat Akmil ini.
"Kalau kepala daerah dan wakil tidak hadir, karena apa yang disampaikan di sini harus sampai ke daerahnya, maka diminta untuk mengirimkan sekretaris daerahnya. Ya. Sekda nya. Kalau kepala daerah, wakil tidak bisa hadir juga, Sekda ditunggu kedatangannya di sini," ujar Bima.
Namun demikian, Bima memastikan para kepala daerah yang absen pada retreat kali ini, diwajibkan ikut gelombang berikutnya. Yakni, berbarengan dengan calon kepala daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada 2024.
"Gelombang berikutnya. Wajib ikut ya. Iya. Wajib. Semuanya wajib ikut, penting ini materinya," tegas Bima.
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah terlihat tak nampak dalam rombongan barisan peserta retreat Akmil. Mereka antara lain Gubernur DKI, Pramono Anung, Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Ketiganya merupakan kader PDIP.
Ketidakhadiran mereka disinyalir terkait instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta para kadernya menunda keberangkatan ke retreat kepala daerah di Akmil.
Megawati sebelumnya menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," imbuhnya.
(isn/isn/thr)
