10 hours ago
9
Banda Aceh, CNN Indonesia --
Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan kekurangan tenaga medis di lokasi pengungsian bencana banjir bandang-longsor.
Apalagi, akibat bencana yang terjadi sporadis pada akhir November lalu mulai menimbulkan dampak kesehatan pada pengungsi di daerah-daerah terdampak.
Masalah-masalah kesehatan itu di antaranya penyakit seperti demam, flu, penyakit kulit, hingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu Pemerintah Aceh meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menurunkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) guna memperkuat respons penanganan darurat di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Juru Bicara Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin menyampaikan bahwa HEOC (Health Emergency Operation Center) atau Klaster Kesehatan Provinsi telah diaktifkan sebagai pusat penanggulangan krisis kesehatan.
"HEOC sudah aktif dan seluruh informasi awal ditangani melalui Rapid Health Assessment (RHA). Namun, kondisi di lapangan membutuhkan tambahan personel kesehatan. Karena itu, kami meminta dukungan Kemenkes untuk menurunkan TCK ke wilayah terdampak," kata Murthalamuddin, Minggu (7/12).
TCK merupakan tenaga kesehatan khusus yang dimobilisasi pada situasi krisis kesehatan darurat, seperti bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor), bencana non-alam (pandemi, KLB penyakit menular), maupun kondisi darurat sosial yang berdampak luas.
Mereka bertugas memberikan layanan kesehatan minimal ketika fasilitas kesehatan setempat kewalahan atau sumber daya reguler tidak memadai. Oleh karena itu, Murthalamuddin, mengatakan pihaknya berharap tenaga kesehatan tambahan dari pemerintah pusat.
"Kami berharap tambahan tenaga kesehatan dari pusat dapat memperkuat layanan di daerah, terutama untuk evakuasi medis, pelayanan di pos-pos pengungsian, serta penanganan penyakit berisiko pada masa tanggap darurat," tambah Murthala.
Dengan pengaktifan HEOC dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, pihaknya menegaskan komitmennya untuk mempercepat upaya penanggulangan krisis serta memastikan masyarakat terdampak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
Sementara itu, berdasarkan pemutakhiran data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu ini pukul 16.13 WIB, jumlah korban banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra--Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat--terus bertambah.
Kekinian, total sebanyak 940 orang meninggal dunia akibat bencana ekologis yang terjadi di tiga provinsi Sumatra itu.
Dilansir dari laman gis.bnpb.go.id, korban meninggal paling banyak di Aceh dengan 382 orang. Kemudian Sumatra Utara (330) dan Sumatra Barat (228).
Selain korban jiwa, ada 276 orang yang masih dinyatakan hilang dan 5.000 jiwa terluka di tiga provinsi tersebut.
Data BNPB juga mencatat 655 fasilitas umum rusak, 72 fasilitas kesehatan rusak, 383 fasilitas pendidikan rusak, 200 rumah ibadah rusak, 29 gedung atau kantor rusak, dan 64 jembatan rusak.
Di tengah banyak korban jiwa berjatuhan dan tak sedikit kerugian materi yang ditimbulkan, pemerintah Indonesia belum menetapkan status bencana nasional.
(dra/kid)
