3 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong penguatan kepemimpinan perempuan yang transformatif dan inspiratif di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).
Dorongan itu disampaikan Ribka saat menjadi narasumber dalam Women's Leadership Forum 2026 bertema "Breaking Barriers, Building Impact" yang digelar di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta pada Senin (27/7). Dalam paparannya, ia menyatakan bahwa transformasi menjadi kata kunci untuk melahirkan perempuan yang mampu menjadi penggerak perubahan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut Ribka, komitmen tersebut sejalan dengan Asta Cita keempat yang mendorong penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk melalui pemberian kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi dalam kepemimpinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini Bapak Presiden sedang giatnya memberikan peluang kepada kita semua, khususnya perempuan, harus terjadi transformasi. Apalagi dengan kepemimpinan seorang perempuan, tadi sudah disampaikan Bu Vero (Wamen PPPA), dan juga Kepala LAN, bagaimana perempuan diberikan tanggung jawab, mempengaruhi sistem, bahkan juga membuat regulasi dan kebijakan," kata Ribka.
Dari 552 daerah yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, jumlah perempuan yang menjadi kepala daerah cukup signifikan. Ribka mengingatkan, tantangan kepemimpinan perempuan tidak hanya soal jumlah, tetapi juga pemerataan distribusi kewenangan dalam jabatan strategis di daerah.
Berkaca dari pengalamannya membangun karier di birokrasi, Ribka menilai semakin tinggi posisi kepemimpinan, semakin sedikit perempuan yang berhasil mencapainya. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor.
Ia meyakini, perempuan perlu memiliki motivasi dan perencanaan hidup yang jelas, serta terus meningkatkan kapasitas, termasuk melalui pendidikan.
Untuk mengidentifikasi berbagai faktor tersebut, Ribka mendorong dilakukan riset yang melibatkan lembaga penelitian, khususnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta LAN. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan bagi kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), guna memperkuat kebijakan afirmatif menuju kesetaraan gender dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
"Kita sangat mengharapkan adanya masukan dari lembaga-lembaga, baik itu dalam bentuk riset, ataupun kajian-kajian penelitian birokrasi lainnya. Kita ingin menaikkan kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga kita perbaiki," tutur Ribka.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penyusunan kebijakan berbasis data yang kuat. Data disebut menjadi landasan dalam memengaruhi kebijakan, serta menyusun regulasi yang mampu mempercepat transformasi kepemimpinan perempuan.
Ribka menyatakan bahwa regulasi yang baik harus diikuti dengan implementasi yang efektif.
"Kita sering evaluasi terus di mana yang gagal dalam kepemimpinan ini. Ini sangat membutuhkan leadership yang memiliki vision yang transformatif," pungkasnya.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
