4 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Mabes TNI menyatakan telah mengerahkan kekuatan belasan ribu prajurit dan armada untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Kalimantan dan Sumatra.
"Sebanyak 14.167 personel TNI tercatat terlibat dalam penanganan karhutla yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dengan dukungan berbagai sarana dan peralatan pemadaman," demikian dikutip dari siaran pers Puspen TNI, Jum'at (21/8).
"Penanganan karhutla dilaksanakan oleh satuan TNI di sejumlah wilayah yang terdampak, bersinergi dengan pemerintah daerah, Polri, pemadam kebakaran, BPBD, Manggala Agni, instansi terkait lainnya, serta masyarakat," sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mabes TNI memastikan seluruh satuan institusi pertahanan berada dalam kesiapsiagaan pengamanan karhutla sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
"TNI bersama pemerintah daerah, Polri, pemadam kebakaran, BPBD, Manggala Agni, instansi terkait lainnya, dan masyarakat terus bersinergi dalam upaya pemadaman, patroli, pencegahan serta penanganan dampak karhutla," katanya.
Sebelumnya diberitakan, TNI turut mendukung penanganan karhutla di wilayah Kalimantan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Dukungan tersebut dilakukan dengan mengerahkan tiga pesawat Cassa-212 TNI AU untuk membantu pelaksanaan OMC di sejumlah wilayah, Jumat (21/8).
Satu pesawat Cassa-212 A-2105 yang diawaki 11 personel saat ini berada di Lanud Dhomber, Balikpapan, untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dua pesawat lainnya, yaitu Cassa-212 A-2117 dan A-2103, disiapkan untuk mendukung OMC di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Lainnya, A-2117 dengan 10 personel akan mendukung OMC di wilayah Kalimantan Timur, sedangkan A-2103 dengan 10 personel untuk wilayah Kalimantan Selatan.
Dukungan OMC tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI bersama BNPB dan BMKG dalam upaya penanganan karhutla.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menerbitkan instruksi mendesak untuk enam gubernur di Sumatera dan Kalimantan guna memperketat penanganan karhutla serta merespons penurunan kualitas udara.
Dalam surat pernyataan "Merespons Penurunan Kualitas Udara dan Ancaman Karhutla di Musim Kemarau 2026" yang diterima di Jakarta, Jumat (21/8), Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memfokuskan perlindungan keselamatan masyarakat di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dalam pesan instruksi mendesak tersebut.
Instruksi mendesak karhutla kepada para gubernur di enam provinsi prioritas itu diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur selaras dengan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar.
Instruksi tersebut mewajibkan pemerintah daerah melakukan aksi pencegahan masif, intensifikasi patroli gabungan terpadu, pemantauan ketat Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) gambut, pembasahan lahan rawan hingga pemantauan sekat kanal.
Selain itu, KLH meminta daerah mengaktifkan posko pengendalian karhutla, memaksimalkan kesiapan personel dan prasarana pemadaman serta mengevaluasi data Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) secara berkala.
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan meminta Pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional menyusul kebakaran yang semakin parah.
Ia mengingatkan karhutla di Kalimantan sudah hampir melumpuhkan aktivitas warga dan mengganggu kesehatan serta perekonomian masyarakat.
"Kalimantan sudah seperti setengah 'neraka' sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan," kata anggota DPR dari Kalimantan Barat itu dalam keterangan tertulis, Jumat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya mengungkap sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara ada 3 titik.
Daniel meminta agar pemerintah tidak berhenti menyajikan jumlah hotspot sebagai data pemantauan.
(kid/gil)
