1 day ago
9
Bandung, CNN Indonesia --
Anak buah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (Demul), angkat bicara soal penghentian dana bantuan operasional untuk Masjid Raya Bandung.
Kabiro Kesra Setda Provinsi Jabar, Andrie K Wardana mengatakan penghentian dana bantuan tersebut dikarenakan mesjid tersebut bukan aset Pemerintah Provinsi Jabar.
Mesjid Raya Bandung, katanya, dibangun di atas tanah wakaf. Jika bantuan terus diberikan, Pemprov Jabar bakal dianggap melanggar aturan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya mau tidak mau secara formal dukungan rutin bulanan yang selama ini oleh Pemprov, karena kan berpotensi melanggar aturan, kita berhentikan (bantuannya)," kata Andrie kepada wartawan, Selasa (6/1).
Rencana penghentian dana bantuan untuk mesjid raya pun diketahui sudah terjadi saat pertengahan tahun 2025. Tepatnya, pada bulan Juni tahun lalu. Hasilnya disimpulkan masjid tersebut bukan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi aset wakaf.
"Jadi narasinya bukan narasi Pemprov mundur, ini udah lama pembahasan di bulan Juni 2025. Kita sudah sampaikan, kalau Nadzir (kelompok penerima wakaf) yang mengelola full, ya otomatis kami harus menarik beberapa item yang belanja langsung," katanya.
Andrie mengatakan Pemprov Jabar bukan tidak memberikan bantuan, namun ia menyebut bantuan akan terus diupayakan tapi bersifat tidak wajib.
"Jadi, kalaupun pendukungan terkait bagaimana Masjid Raya Bandung, Masjid Agung Bandung, atau apapun namanya nanti, tentu pihak pemerintah dukungannya
bisa melalui mekanisme belanja hibah, atau juga bantuan-bantuan lainnya, begitu ya," katanya.
"Tapi yang pasti kami tetap, karena bagian dari peribadatan juga merupakan salah satu fungsi pendukungan dari pemerintah, baik provinsi, juga kota Bandung, juga tentu Kanwil Kementerian Agama dan Kanwil Kantor Agama Kota Bandung," pungkasnya.
(csr/dal)
