5 hours ago
9
Jakarta, CNN Indonesia --
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Halilul Khairi, mengungkap sejumlah indikator dan cara penilaian dalam penghargaan Pemda Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan.
Ajang penghargaan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu akan digelar pada Kamis (3/9) di Balikpapan, Kalimantan Timur. IPDN dalam hal ini ditunjuk menjadi penyelenggara.
"Kita mengukur dari capaian, indikator yang dia capai, yang kita bahas dengan BPS [Badan Pusat Statistik] dan kita bahas juga dengan kementerian terkait," kata Halilul kepada CNN Indonesia usai meninjau venue acara di Hotel Platinum, Rabu (2/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indikator tersebut mencakup layanan dan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, hingga perumahan.
"Kemudian dari indikator itu kita ukur. Lalu, kita bandingkan per regional yang mendapat capaian tertinggi sesuai indikator itu, itu lah yang mendapat penghargaan," ujar rektor IPDN tersebut.
"Jadi kita tidak menciptakan sendiri, sehingga capaian itu memang capaian yang memang sudah diraih oleh mereka," imbuh dia.
Halilul menekankan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak menilai program secara satuan tapi melihat hasil keseluruhan. Misalnya, suatu daerah memiliki rumah sakit bagus, ini tak berarti mereka otomatis mendapat penghargaan.
Kemendagri, lanjut dia, melihat total pencapaian pemda, lalu membuat sistem penilain, dan menghitung skor akhir.
Di kesempatan tersebut, Halilul juga memberi pesan-pesan ke Pemda terkait penghargaan ini. Menurut dia, apresiasi tersebut harus menjadi pemicu pemerintah daerah melayani rakyat dengan lebih baik dan maksimal.
"Ini kita Kemendagri hanyalah cara untuk pemerintah pusat mengakui bahwa mereka sudah bekerja [dengan] baik. Tapi pengakuan yang paling hakiki yang mereka cari adalah dari rakyatnya itu," ucap Halilul.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan rencananya dihadiri para kepala daerah dari seluruh wilayah Kalimantan.
Acara ini juga melibatkan lima gubernur dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat provinsi se-Kalimantan, serta para bupati dan wali kota.
Tak hanya jadi ajang penghargaan, agenda kegiatan juga mencakup rapat koordinasi (rakor) Forkopimda provinsi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Rakor ini diharapkan bisa memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan.
(isa/har)
