Pramono Minta Persetujuan KPK Gunakan Lahan RS Sumber Waras

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta persetujuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat memanfaatkan lahan di RS Sumber Waras yang saat ini terbengkalai.

Hal itu disampaikan Pramono dalam agenda konsultasi dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dan Fitroh Rohcahyanto, pada Kamis (16/10) hari ini.

"Dalam kesempatan ini kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang terbengkalai dari tahun 2014," ujarnya kepada wartawan di Gedung KPK.

"Pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," imbuhnya.

Pramono menjelaskan saat ini Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di Sumber Waras telah lebih tinggi dibanding saat kasus ini diusut KPK. Oleh sebab itu pihaknya berkonsultasi ke KPK agar tanah yang terbengkalai bisa dimanfaatkan.

"Dengan demikian kami memutuskan dan kami berkonsultasi dengan KPK Agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama menyebut proses penanganan perkara RS Sumber Waras telah dihentikan pada 2023 karena kurangnya bukti.

"Di dalam ranah penyelidikan KPK pada tahun 2023 telah menghentikan terhadap penyelidikan perkara tersebut," jelasnya.

Karenanya, Bahtiar menyebut KPK akan memberikan pendampingan terkait rencana pemanfaatan tanah tersebut. Sehingga aset yang ada bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.

"Pak Gubernur tadi disampaikan bahwa Untuk memulihkan aset tersebut yang akan digunakan menjadi rumah sakit nantinya tipe A," jelasnya.

"Prinsipnya akan segera dilanjutkan dan kami dari KPK terutama dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi akan terus memberikan pendampingan di dalam rangkaian kegiatan," sambungnya.

(fra/tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]