3 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri tengah unsur pidana terkait isu gorengan saham yang muncul saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada Rabu (28/1) lalu.
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan kasus yang berkaitan dengan saham ini sudah menjadi fokus pihaknya sejak lama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kata dia, sejumlah perkara serupa bahkan sudah masuk tahap penuntutan hingga inkrah di pengadilan.
"Pasti (dalami unsur pidana) dan beberapa perkara terkait dimaksud sudah menjadi konsen penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri untuk ditangani dan bahkan sudah P21 serta sedang bergulir persidangannya saat ini," kata Ade Safri kepada wartawan, Jumat (30/1).
Disampaikan Ade Safri, saat ini penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri juga masih melakukan penyelidikan dan penyidikan atas sejumlah kasus serupa.
"Kami jamin penyidikan atas perkara aquo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel," ujarnya.
Ade Safri membeberkan penyidik sebelumnya telah menuntaskan perkara yang melibatkan Direktur PT Multi Makmur Lemindo, Junaedi serta eks Kanit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan tercatat 2 Divisi PP1 PT BEI, Mugi Bayu.
Kasus tersebut telah inkrah dan divonis melanggar ketentuan pasal 104 Jo Pasal 90 huruf c UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
"Dengan putusan masing masing pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda dua milyar rupiah," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal keputusan Morgan Stanley Capital Internasional (MSCI) membekukan sementara rebalancing index di pasar saham RI. Hal itu memicu anjloknya IHSG pada perdagangan Rabu (28/1).
Purbaya mengatakan MSCI menyoroti sejumlah persoalan di pasar saham Indonesia, mulai dari transparansi hingga rendahnya free float saham, yang kemudian memicu aksi jual besar-besaran.
"Menurut saya IHSG jatuh karena berita MSCI yang menganggap kita kurang transparan dan banyak praktik goreng-gorengan saham. Persyaratan mereka terkait manajemen yang bersih dan free float-nya berapa persen," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).
Namun, Purbaya menilai reaksi pasar terhadap laporan tersebut terbilang berlebihan. Ia menegaskan laporan MSCI masih bersifat awal dan masih memberikan waktu perbaikan hingga Mei 2026.
"Ini saya pikir reaksi yang berlebihan, karena kan ini baru laporan pertama kan. Masih ada waktu eksekusi sampai bulan Mei kan," ujarnya.
(dis/wis)
