4 hours ago
7
Kupang, CNN Indonesia --
Polda NTT mengintensifkan pengawasan di dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang berlokasi di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kupang.
SPPG SPN Kupang adalah salah satu penyedia makanan bergizi gratis (MBG) yang dikelola Polda NTT dalam melayani penerima manfaat di beberapa sekolah dan Posyandu di Kota Kupang, NTT.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui, terus dimonitor secara intensif dan profesional," kata Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra dalam keterangannya kepada CNN Indonesia, Rabu (22/10).
Dia mengatakan pengawasan intesif di SPPG SPN Kupang dilakukan untuk menjamin gizi makanan sehingga dapat bermanfaat bagi penerima manfaat khususnya anak sekolah, balita dan ibu hamil.
Pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan SPPG disebut terus dilakukan setiap hari dan dilakukan untuk semua proses, mulai dari pengolahan makanan, pembagian porsi hingga pengantaran diawasi ketat oleh Personel Biddokkes dan Propam Polda NTT.
"Kegiatan pengawasan dan pengecekan dilakukan secara rutin dsn menyeluruh oleh anggota Propam dan personel dari Biddokkes Polda NTT, yaitu 2 personel Polri bersama dr. Merty Taolin, MARS sebagai dokter penanggung jawab SPPG," ujarnya.
Pengawasan tersebut bertujuan menjamin gizi makanan bagi penerima manfaat. Sehingga, langkah itu juga dilakukan dengan proses test food atau uji kelayakan makanan yang dilakukan ahli gizi sebelum dibagikan dan disantap oleh penerima manfaat.
"(Pengawasan) dilakukan bersama ahli gizi SPPG untuk memastikan bahwa makanan berada dalam kondisi higienis dan bergizi tinggi, aman untuk dikonsumsi oleh para penerima manfaat," kata Henry.
Henry mengatakan kepastian kelayakan makanan itu sangat penting untuk menekan atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa dialami oleh penerima manfaat.
Dia menjelaskan SPPG SPN Kupang saat ini melayani sekitar 2.694 penerima manfaat yang terdiri dari lembaga pendidikan dan kelompok masyarakat penerima manfaat.
"Kelompok penerima manfaat itu ada PAUD, TK, Posyandu, SMK, SMA, dan SMP," jelasnya.
Ia menyampaikan proses penyusunan makanan ke dalam kendaraan pengantar juga dipantau secara ketat oleh tim pengawas guna memastikan makanan tiba dalam kondisi baik dan tepat waktu kepada para penerima manfaat.
Terpisah Kapolda NTT, Irjen Pol. Rudi Darmoko menjelaskan kegiatan pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan bahwa makanan yang didistribusikan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan layak konsumsi.
"Kegiatan pengawasan ini, kami ingin memastikan bahwa makanan yang didistribusikan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan layak konsumsi," kata Kapolda NTT, Irjen Pol. Rudi Darmoko.
Dia mengatakan program tersebut bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan kebijakan nasional untuk penanggulangan stunting dan peningkatan gizi masyarakat.
"Kami percaya bahwa anak-anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh masa depan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelayanan seperti ini bukan hanya tugas administratif, tetapi wujud nyata kehadiran Polri dalam membangun bangsa," ucapnya.
(ely/chri)
