3 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Aliansi mahasiswa dan masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) akan melakukan aksi bersama pada 21 April mendatang.
Rencana aksi itu dilakukan dengan tuntutan mendesak pemberantasan praktik KKN di lingkungan Pemprov-DPRD Kaltim. Donasi logistik--terutama minuman dalam kemasan--dari warga pun berdatangan ke posko relawan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
Sementara itu, Kapolda Kaltim Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan komitmen kepolisian melakukan pengamanan secara humanis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dia mengimbau agar seluruh warga Kaltim pun turut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) dengan melakukan aksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Hindari tindakan anarkis provokasi maupun penyebaran informasi tidak benar yang dapat memicu gangguan keamanan. Kami dari Polda Kalimantan Timur siap mengawal dan melayani jalannya aksi agar berlangsung aman damai dan kondusif," kata Endar dikutip dari akun X Polda Kaltim.
"Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan di Bumi Etam yang kita cintai ini," sambungnya.
Mengutip dari detikKalimantan, Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Kaltim Erly Sopiansyah menyebut persiapan aksi saat ini telah mencapai sekitar 70 persen.
"Untuk saat ini persiapan sudah 70 persen, tinggal persiapan logistik dan hal lainnya," ujarnya, Jumat (17/4).
Sejauh ini, dia menyebut tercatat sekitar 66 organisasi masyarakat yang akan turut serta dalam aksi tersebut. Sejumlah komunitas dan majelis juga terus menghubungi panitia untuk bergabung. Erly memperkirakan jumlah massa yang akan turun ke jalan mencapai sedikitnya 2.000 orang.
"Perkiraan kami paling sedikit 2.000 orang akan ikut dalam aksi 21 April nanti," katanya.
Sebelumnya diberitakan aksi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim pada 21 April nanti dilakukan mengkritisi sejumlah kebijakan Gubernur Rudy Mas'ud yang terdiri atas tiga tuntutan utama.
Pertama, menuntut evaluasi menyeluruh (audit) terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim, terutama terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar Rp 25 miliar.
Kedua, mendesak penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ketiga, massa mendesak DPRD Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal dan independen. Pasalnya, masyarakat menyoroti posisi Ketua DPRD Kaltim yang saat ini Hasanuddin Mas'ud dari Fraksi Golkar merupakan saudara kandung Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.
Tiga tuntutan utama itu dirumuskan dalam konsolidasi yang digelar Senin (13/4) malam.
Kamarul Azwan, perwakilan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda, mengungkapkan bahwa konsolidasi terus dilakukan untuk menyatukan persepsi. Dari berbagai diskusi, tuntutan massa kini mengerucut pada tiga poin utama, tersebut dugaan KKN tersebut.
Menurut pihaknya, kata Kamarul, sejumlah kebijakan yang belakangan menjadi sorotan publik perlu ditinjau ulang. Termasuk dugaan praktik nepotisme yang dinilai harus menjadi perhatian dalam tata kelola pemerintahan.
"Harusnya DPRD bisa berdiri independen. Jangan sampai ada relasi yang memengaruhi fungsi pengawasan," tutur Kamarul, Selasa (14/4) dikutip dari detikKalimantan.
"Jangan sampai relasi keluarga ini memengaruhi kinerja pengawasan dewan secara profesional," sambungnya.
Di sisi lain, ia juga mengklarifikasi bahwa poster bertuliskan "lengserkan gubernur" yang beredar luas bukanlah tuntutan dari kelompok mahasiswa. Menurutnya poster tersebut awalnya berasal dari elemen masyarakat atas nama Aliansi Masyarakat Kaltim yang lebih dulu menyuarakan keinginan aksi.
"Itu bukan dari teman-teman mahasiswa. Itu dari elemen masyarakat yang lebih dulu bergerak," ujarnya.
Bantuan logistik
Menjelang aksi, masyarakat mulai mendirikan posko dan bantuan logistik mulai mengalir.
Berbeda dengan aksi demo biasanya, kali ini tidak hanya menggema di ruang-ruang konsolidasi mahasiswa, tetapi juga berbagai kalangan. Keterlibatan masyarakat mewujud nyata dalam bentuk bantuan, mulai dari tumpukan kardus air mineral hingga uang.
Hingga tengah pekan ini setidaknya terdapat dua titik utama posko penerimaan logistik, yakni di kawasan Lembuswana dan Jalan S Parman, Samarinda.
Salah satu relawan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Irma Suryani, menuturkan bahwa bantuan datang tidak hanya dari warga Samarinda, melainkan juga dari Balikpapan hingga Tenggarong.
"Bentuknya macam-macam, mulai dari minuman, makanan ringan, nasi bungkus, sampai uang tunai," ungkap Irma, Rabu (15/4) dikutip dari detikKalimantan.
Tumpukan logistik dari masyarakat ini disebut-sebut menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak prorakyat, dari mulai pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar hingga renovasi rumah jabatan gubernur Rp25 miliar.
Hingga berita ini ditulis CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi baik dari Gubernur maupun Pemprov Kaltim, dan DPRD Kaltim terkait rencana aksi besar-besaran warga pada 21 April mendatang.
Baca berita lengkapnya di sini.
(kid/wis)
Add
as a preferred source on Google
