5 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Pengelola Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, memastikan kegiatan komunitas yang bersifat nonkomersial di kawasan olahraga nasional itu tak akan dikenakan pungutan atau tarif.
Demikian dikutip dari akun media sosial Instagram resmi GBK, love_gbk yang diunggah Jumat (4/7) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keterangan itu menyertai unggahan foto yang menunjukkan kebersamaan pascadialog antara pengelola kawasan GBK dan Komunitas Bermain.
"Dalam diskusi ini, disampaikan bahwa Komunitas Bermain bersifat non-komersial dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Bermain maupun komunitas lain yang non-komersial tidak dikenakan tarif, selama sesuai dengan ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Namun, jika penggunaan area bersifat eksklusif atau bersponsor, maka akan dikenakan tarif sesuai aturan," demikian dikutip dari akun Instagram GBK.
Pengelola GBK menyatakan bersama Komunitas Bermain telah melakukan dialog yang konstruktif dan terbuka hingga tercapai kesepahaman antara kedua belah pihak.
"Kami telah menyelesaikan segala bentuk miskomunikasi dan menyatakan komitmen untuk saling menghormati aturan serta menjaga kenyamanan bersama di area publik GBK," kata pengelola GBK.
Pengeloa GBK pun berterima kasih atas pengertian dan kontribusi semua pihak dalam menjaga kawasan olahraga nasional itu.
"Terima kasih atas pengertian dan kontribusi semua pihak. GBK milik bersama. Yuk saling jaga," pungkas dalam unggahan mereka.
Sebelumnya viral unggahan kegiatan komunitas bermain di kawasan GBK yang dimintai biaya alias ditarif hingga sekitar Rp1,9 juta. Dalam unggahan di akun media sosial itu, akun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun disinggung.
"Kegiatan komunitas bermain GRATIS dan semua orang boleh main. Aktivitas cuman permainan tradisional. tapi dipalakin sampe 1.9jt/kegiatan? Terus buat apa bayar pajak? kita juga ga pake lapangan khusus. tolong Pak gub @pramonoanung. di Bandung aja kita bisa aktivitas gratis," tulis akun tersebut.
"Tiap Jumat acara gratis, kita masih perhatiin blockingan biar ga ganggu akses jalan, ga pake speaker, panitia semua sukarela. masih diperas tiap minggu harus bayar 1.9jt? bjir. repot banget mau main bareng doang. Terus buat apa dibikin taman dan lainnya?" ujarnya
Merespons namanya yang disinggung, pada Jumat kemarin, Pramono meluruskan bahwa pengelolaan GBK tak dikelola Pemprov DKI melain kan pemerintah pusat melalui Kemensetneg. Atas dasar itu, dia menegaskan Pemprov DKI tak bisa turun tangan terkait dugaan pungutan terhadap kegiatan komunitas di kawasan GBK.
Walaupun demikian, dia menyatakan akan mempersilakan para komunitas untuk beraktivitas di fasilitas Pemprov DKI seperti Jakarta International Stadium (JIS) dan Velodrome.
"Kalau di GBK enggak bisa, pindah saja kita di JIS atau Velodrome. Kami beri kebebasan," kata Pramono di Jakarta Pusat, kemarin seperti dikutip dari Antara.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta agar aset GBK dikelola Danantara. Oleh karena itu, pihaknya pun mempersiapkan teknis pengalihan aset yang sebelumnya dikelola kementeriannya itu dengan berkoordinasi bersama Kementerian BUMN, Kemenkeu, dan Danantara.
"Terkait aset kawasan GBK yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden dari saat beliau memberikan pengarahan dalam acara townhall Danantara beberapa hari yang lalu," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4).
Kemudian pada awal Juli ini, merespons keluhan komunitas, Wamenpora Taufik Hidayat menegaskan tidak ada pungutan termasuk tarif yang diberlakukan resmi terhadap komunitas maupun kegiatan nonkomersial di GBK.
"Nanti kami crosscheck ke kawasan GBK melalui yang terkait bahwa itu tak boleh. Selama ini kan memang tak ada, olahraga ya olahraga saja, kecuali itu yang resmi, sewa ya monggo. Tapi kalau yang olahraga terus dikenakan kayak begitu, dilaporkan saja jika memang ada bukti ada bukti apa semua, kalau enggak sesuai aturan," kata eks pebulutangkis nasional tersebut di Kemenpora, Selasa (1/7) seperti dikutip dari detik.com.
Terpisah, pada hari yang sama Kepala Divisi Humas GBK Asep Triyadi meluruskan bahwa kegiatan komunitas dan nonkomersial di kawasan itu tak dikenakan biaya. Dia mnegaskan kompleks GBK adalah area yang didedikasikan untuk dimanfaatkan oleh semua orang.
Asep menyampaikan, pengenaan tarif diberlakukan hanya untuk kegiatan yang bersifat komersial.
"GBK menghargai kepercayaan dan dukungan masyarakat sebagai ruang publik inklusif, kami berkomitmen untuk mendorong keterlibatan sosial dan pengembangan komunitas, sehingga tercipta sinergi positif antara GBK dan komunitas dalam mewujudkan fasilitas publik yang inklusif dan berkelanjutan," katanya kepada wartawan.
Dia pun mengaku PPKGBK telah berkomunikasi langsung dengan komunitas terkait soal keluhan penarikan tarif untuk kegiatan di kawasan tersebut.
(kid)
