Masinton soal Alasan Penundaan Retreat PDIP: Ada Ketidakadilan Hukum

Jakarta, CNN Indonesia --

Bupati Tapanuli Tengah yang juga Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengungkap alasan penundaan keberangkatan kader-kader partainya ke kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Jelaslah sudah sama-sama kita baca pertimbangan menunda apa karena persoalan ada ketidakadilan hukum, dan itu yang sedang diperjuangkan agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di republik ini," kata Masinton ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2).

Kendati, Masinton tak menjelaskan secara gamblang wujud ketidakadilan itu, termasuk ketika disinggung kaitannya dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK beberapa waktu lalu.

"Mau menjerat siapapun lah keadilan itu kan universal, dia tidak berlaku hanya pada satu dua orang atau dua kelompok tetapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat seluruh warga negara," katanya.

Sebelumnya, Megawati selaku Ketum PDIP menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.

Lebih lanjut, Masinton bilang, para kepala daerah PDIP secara prinsip siap mengikuti retreat. Sebanyak 55 kader yang menjadi bupati, wali kota dan gubernur telah 'standby' di Magelang.

Hanya saja memang belum ditentukan waktu kapan mereka bergabung ke Akmil. Masinton berujar, kemungkinan dalam satu atau dua hari ke depan. Semua tergantung hasil komunikasi DPP PDIP dan pemerintah yang dijembatani Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Masinton pun tak mempermasalahkan apabila para kepala daerah dari PDIP ini melewatkan materi-materi pembekalan dalam retreat yang diselenggarakan 21-28 Februari 2025. Dasar-dasar kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan nasionalisme atau tata kelola pemerintahan pernah mereka terima sebelumnya.

"Sebenarnya nggak ada kerugian apapun, ini lebih pada pembekalan-pembekalan yang sebelumnya sebagian besar sudah menerima sudah memahami itu," katanya.

"Namun itu ini kan pendalaman dan penyesuaian dengan agenda pemerintah, karena apapun Ibu Megawati selalu menekankan kepada seluruh kader dan bahkan kemarin ketika pada tanggal 19 (Februari) ini dalam tugas pemerintahan semua senapas dan sebangun dengan pemerintahan pusat," pungkas Masinton.

(mik/kum)

[Gambas:Video CNN]