4 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Sekretariat Komnas HAM Papua memberikan sejumlah catatan kritis kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai diberi tugas khusus terkait percepatan pembangunan di Papua.
Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua Frits Ramandey menjelaskan penugasan terhadap Gibran bukan hal yang baru dan sudah dilakukan oleh Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.
Frits menyarankan agar Gibran terlebih dahulu mengevaluasi kinerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang telah dibentuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Inikan tugas lanjutan sebenarnya. Karena itu terpenting sekarang Pak Wapres harus mengevaluasi tim BP3OKP yang sudah ada sekarang. Capaiannya seperti apa," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/7).
Frits menyarankan Gibran untuk membentuk tim yang diisi oleh para pakar untuk membantunya dalam menjalankan tugas percepatan pembangunan di Papua.
Menurutnya, para pakar ini harus berasal dari beragam disiplin ilmu, seperti sosial, kesehatan, pendidikan hingga agama.
Ia mengingatkan pemilihan tim percepatan pembangunan Papua tidak dilakukan demi kepentingan politis ataupun citra semata.
"Orang-orang yang memiliki kepakaran, keahlian dan pengalaman. Harus tim yang solid yang terseleksi dengan berbagai pengalaman. Sehingga dia tidak hanya menjadi simbol politik yang tidak berdampak gitu," ujarnya.
Di sisi lain, Frits menekankan saat ini yang jauh dibutuhkan oleh masyarakat Papua adalah penyelesaian konflik bersenjata yang terus terjadi.
Menurutnya, tanpa menyelesaikan akar utama masalah di Papua terkait konflik berkepanjangan maka harapan percepatan pembangunan di Papua akan sulit terwujud.
"Percepatan secepat apapun, tetapi sepanjang konflik itu masih ada dia akan menghambat laju pembangunan. Dari aspek ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Itu (konflik) dulu yang harus diselesaikan," ujarnya.
Berdasarkan catatan Komnas HAM Papua, kata Frits, jumlah konflik bersenjata dalam lima tahun terakhir masih terus mengalami peningkatan.
Ia menyebut selain warga sipil, banyak tenaga kesehatan ataupun tenaga pendidikan yang ditugaskan untuk percepatan pembangunan justru menjadi korban.
"Wapres itu harus sudah mulai bekerja dan mau melihat, ini kendala-kendalanya, ini masalahnya. Jadi timnya sudah harus mulai berpikir, bagaimana cara menyelesaikannya," jelasnya.
"Yang mendesak sekarang bagaimana mengelola konflik kekerasan harus dikelola. Supaya tidak menghambat percepatan pembangunan. Mengedepankan dialog dalam lakukan penyelesaian konflik," ujarnya.
Sebelumnya Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas khusus untuk mengurus percepatan pembangunan di Papua
Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas untuk menguris pembangunan fisik di Papua. Melainkan juga akan menguurus permasalahan HAM yang saat ini ada Papua.
Ia menyebut tugas khusus ini nantinya akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.
"Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua," tuturnya.
(fra/tfq/fra)
