9 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keras aksi upaya Satuan Siber TNI menjerat hukum influencer Ferry Irwandi.
Koalisi mendesak agar TNI dapat menghormati kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beropini warga negara. Mereka juga meminta agar Kepolisian tidak memproses laporan Satuan Siber TNI terhadap Ferry Irwandi dan aktivis lainnya.
Alih-alih melakukan kriminalisasi, Koalisi menilai Satuan Siber TNI seharusnya fokus melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan ancaman perang siber. TNI, kata mereka, tidak seharusnya bertindak jauh ke ranah sipil, hingga memengaruhi proses penegakan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber, yang justru memperkuat gejala militerisasi ruang siber," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/9).
"Bahkan dari pelaporan yang dilakukan, mengesankan ada upaya untuk mengintervensi proses penegakan hukum, yang tentu menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum," tuturnya.
Koalisi menilai langkah yang dilakukan Satuan Siber TNI itu justru hanya akan memberikan chilling effect kepada kebebasan berekspresi dan berpendapat, sebagai instrumen kunci dari demokrasi yang harus dilindungi.
Lebih lanjut, adanya upaya yang disebut koalisi sebagai kriminalisasi kepada Ferry Irwandi, justru semakin menguatkan sinyal upaya untuk menutupi fakta kejadian dan menghalang-halangi penegakan hukum yang adil dan fair.
Koalisi menegaskan Panglima TNI seharusnya mengambil langkah tegas untuk melakukan investigasi secara internal terkait dugaan keterlibatan BAIS TNI dalam peristiwa kerusuhan beberapa waktu lalu secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Bilamana ada dugaan tindak pidana, seharusnya TNI menggelar upaya hukum layaknya proses pidana, dan membawa oknum yang diduga pelaku ke meja hijau, agar masyarakat mengetahui fakta dan kebenaran yang sesungguhnya," jelasnya.
"TNI harus bersikap patriot, mendukung proses pengusutan kerusuhan yang kemungkinan melibatkan oknum TNI," imbuhnya.
Sejumlah perwira tinggi TNI sebelumnya mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (8/9). Kedatangan itu untuk konsultasi dugaan tindak pidana yang dilakukan influencer Ferry Irwandi.
"Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli siber terdapat, kami temukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi," kata Komandan Satuan Siber TNI Brigjen J.O Sembiring kepada wartawan.
Dalam kesempatan itu, selain J.O Sembiring, ada juga Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto dan Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah.
Namun, Sembiring tidak menjelaskan dugaan tindak pidana yang dimaksud. Ia hanya mengatakan TNI akan mengambil langkah hukum terkait hal tersebut.
(tfq/isn)
