Kepala Daerah PDIP Dapat Materi Kopdes Merah Putih hingga HaKI

5 hours ago 4

CNN Indonesia

Sabtu, 17 Mei 2025 19:25 WIB

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebut pembekalan kepala daerah PDIP hari ini tentang Koperasi Desa Merah Putih, HaKI, hingga pemberantasan korupsi. Para kepala daerah dari PDIP kembali mengikuti pembekalan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia --

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan para kepala daerah dari PDIP kembali mengikuti pembekalan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5).

Pada hari kedua ini, kata Masinton para kepala daerah PDIP mendapat sejumlah materi, seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hingga Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

"Bahas Kopdes Merah Putih dan HaKI. Pagi tadi jam 09.00 tentang komitmen pemberantasan korupsi oleh Prof. Mahfud MD," kata Masinton saat dikonfirmasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Masinton menyebut sejumlah pemateri dalam menyampaikan pembekalan tersebut, antara lain Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto.

"Pematerinya Mbak Puan, Dolfie dan Adi Satrya. Kemudian terkait HaKI ada Bambang Kesowo," ujarnya.

Masinton mengatakan partainya sedang mengkaji rencana program Koperasi Desa Merah Putih milik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih rencananya diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi.

"Sedang dikaji oleh DPP Partai agar tata kelola Kopdes lebih efektif membantu usaha masyarakat di pedesaan," kata Masinton.

Sebelum materi Kopdes Merah Putih dan HaKI, kata Masinton, ratusan kepala daerah dari PDIP juga mendapat pembekalan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait komitmen pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Mahfud MD mengingatkan kepala daerah dari PDIP tidak terjebak dan tergiur praktik korupsi. Mahfud mengungkap beberapa contoh bagaimana kepala daerah terkena kasus hukum, terutama korupsi.

"Hati-hati. Ini kasus-kasus yang saya bicarakan. Jadi jangan sampai terjebak korupsi," sambungnya.

Mahfud meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selalu berhati-hati. Karena tindak pidana korupsi kedaluwarsa 18 tahun. Menurutnya, sekalipun sudah pensiun masih bisa diusut.

"Jadi jangan tergiur. Kalau saat menjabat berbuat baik dan sesuai ideologi partai maka pensiun dengan gagah dan tidur dengan tenang," ujarnya.

(fra/fra)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Kasus | | | |