3 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) akhirnya buka suara soal dirinya dilaporkan sejumlah kelompok ke kepolisian baik di Jakarta maupun Sumatera Utara (Sumut) terkait pernyataannya dalam forum di Masjid UGM pada 5 Maret 2026 lalu.
Menurut JK, yang melaporkan dirinya telah melakukan penistaan atau pelecehan agama itu hanya bermodal potongan video yang disertai narasi tak tepat terkait ceramahnya yang mengulas balik konflik Poso dan Ambon tersebut. Dia pun menyebut orang-orang yang membuat narasi hingga melakukan pelaporan polisi dengan dugaan penistaan agama itu telah memfitnah dirinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan nada keras, JK menyebut orang-orang yang telah memfitnahnya bahkan tak menyaksikan langsung konflik Poso dan Ambon serta upaya perdamaiannya.
Mulanya JK memperlihatkan juga rekaman cuplikan-cuplikan video konflik di Poso dan Ambon.
"Orang-orang yang memfitnah saya, pernah enggak ada di situ [di tengah konflik Poso dan Ambon]? Saya ada di situ. Hamid [Eks Menkumham Hamid Awaluddin] ada di situ, Uceng [Jubir JK Husain Abdullah] sebagai wartawan waktu itu pergi melihat," kata JK kepada awak media yang berkumpul di rumahnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).
Hamid dan Husain turut mendampingi JK dalam konferensi pers tersebut.
Menurut JK, situasi konflik di Poso (Sulawesi Tengah) dan Ambon (Maluku) pada akhir 1990an dan awal 2000an itu lebih kejam dibandingkan peristiwa G30SPKI. Konflik yang bermula antarwarga di masing-masing wilayah itu kemudian berkembang menjadi bernuansa agama alias SARA.
Sebelumnya, DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi melaporkan JK ke kepolisian.
Ketua Umum GAMKI Sahat Sinurat menyebut pernyataan JK dinilai menyinggung ajaran Kristen dan menimbulkan kegaduhan dalam ceramah di Masjid UGM yang membicarakan konflik Poso dan Ambon. Ia menegaskan ajaran Kristen tidak pernah membenarkan membunuh sebagai jalan menuju surga.
Selain itu, pada 14 April lalu laporan serupa muncul dari Sumut. Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara ikut melaporkan JK ke Polda Sumut dengan tuduhan menistakan ajaran agama.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik melalui dialog, bukan jalur hukum.
"Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai seperti dikutip Antara, Rabu (15/4).
Konflik Poso, Sulawesi Tengah, terjadi kurun waktu sekitar 1998-2001. Kerusuhan komunal itu kerap dinilai sebagai konflik bernuansa agama. Namun akar masalahnya disebutkan terkait ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, serta dampak program transmigrasi yang mengubah demografi wilayah tersebut.
Pada 2001, JK yang masih menjabat Menko Kesra dalam kabinet kepresidenan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memimpin proses mediasi di Malino, Sulawesi Selatan. JK yang juga tokoh Sulawesi itu kemudian berhasil mendorong Deklarasi Malino I setelah mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen yang berkonflik untuk bersepakat berdamai.
Sementara itu konflik Ambon merupakan kerusuhan komunal yang bermula dari perselisihan individu kemudian cepat meluas dengan menjadi prahara bernuansa agama di provinsi Maluku kurun waktu sekitar 1999 hingga 2002.
JK yang kala itu menjabat Menko Kesra kemudian mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen dari Ambon untuk mediasi di Malino. Hasilnya adalah kesepakatan perdamaian atau Deklarasi Malino II pada 12 Februari 2002.
Merespons ramai ceramah JK, admin kanal YouTube Masjid Kampus UGM menyampaikan pesannya melalui kolom komentar yang disematkan mulai Senin (12/4).
"Jemaah sekalian, kami mohon dengan sangat untuk menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan yang beredar. Seringkali cuplikan yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman karena konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik," tulis admin dalam kolom komentar.
CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada Ketua Takmir Masjid UGM, Muhammad Yusuf untuk mengutip isi dari komentar tersebut.
"Mari kita bersikap adil dalam menilai suatu hal, dengan melihat secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkannya lebih lanjut. Adapun apabila memerlukan klarifikasi lebih lanjut, silakan langsung ke pihak yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaannya," tutupnya.
(yoa/kid)
Add
as a preferred source on Google
