2 weeks ago
16
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melarang karya wisata atau study tour dan wisuda di sekolah dari mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA sederajat.
Helmi mengaku telah menginstruksikan kepada kepala sekolah untuk tidak melakukan kegiatan tersebut.
Larangan tersebut diberlakukan karena ia tidak mau membebani orang tua murid. Sebab, ia mendapatkan banyak keluhan terkait adanya pungutan sekolah untuk kegiatan study tour ataupun acara wisuda di sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepada seluruh kepala dinas, kepala sekolah di Provinsi Bengkulu, hari ini saya mencermati banyak sekali keluh kesah orang tua wali murid ketika menyekolahkan anaknya baik PAUD, TK, SD hingga SMA. Oleh karena itu, saya melarang untuk mengadakan study tour," kata Helmi, Selasa (25/2) seperti dikutip dari detikSumbagsel.
Helmi mengaku keputusan ini dibuatnya, karena mendapat banyak masukan dan saran dari masyarakat atau orang tua murid.
"Selain study tour, acara wisuda di sekolah pun tidak dibenarkan lagi karena memberatkan wali murid," jelas Helmi.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyatakan bakal mengevaluasi wisuda yang biasa digelar pihak sekolah. Menurutnya wisuda sekolah itu tak memiliki relevansi, dan cenderung biayanya memberatkan.
Hingga saat ini, masih banyak sekolah TK-SMA yang mengemas momen kelulusan dalam bentuk wisuda. Beberapa orang tua mengaku keberatan karena wisuda tersebut membutuhkan biaya.
"Ada pertanyaan, Kang Dedi kalau TK, SD, SMP bagaimana? Masih tuh kegiatannya dilaksanakan study tour, kenaikan kelas dibikin wisuda-wisuda, kelulusan dibikin seperti pesta kawinan," kata Dedi dalam unggahan video di Instagram @dedimulyadi71 saat berjalan kaki sekaligus olahraga santai di tengah kegiatan retret kepala daerah, Akmil Magelang, Minggu (23/2).
Dedi berpendapat bahwa kegiatan wisuda di TK atau SD tak cukup relevan dengan usia dan kebutuhan mereka. Tak sedikit juga sekolah yang menurut Dedi membuat momen wisuda disertai acara tak masuk akal.
"Masih ada kegiatan TK-TK yang tidak ada relevansinya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, kegiatannya menjadi aneh-aneh," ungkapnya.
Dedi menginginkan agar kegiatan tersebut dapat dievaluasi dengan baik. Untuk itu, ia akan mengajak para Bupati dan Wali Kota berdiskusi dan berkomitmen untuk membenahinya.
Terkait larangan study tour, beberapa waktu sebelumnya Dedi menegaskan itu didasari pertimbangan beban siswa di wilayah Jawa Barat. Dia mewacanakan sejak sebelum dia dilantik Prabowo.
Pada hari dilantik sebagai gubernur di istana kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2), Dedi mengatakan dirinya langsung mencopot Kepsek SMAN 6 Depok gara-gara kegiatan study tour.
"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi," kata Dedy kepada awak media di istana, Jakarta, Kamis (20/2).
Baca berita lengkapnya di sini.
(ugo/kid)
