Ganjar Komentari Setahun Prabowo-Gibran, Singgung Evaluasi Personel

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo bicara soal setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang jatuh pada hari ini, Senin (20/10).

Ganjar yang merupakan pesaing Prabowo pada Pilpres 2024 lalu itu menilai setahun menjadi waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi.

Menurut dia, Presiden perlu segera melakukan evaluasi terhadap program yang belum berjalan termasuk anak buahnya yang bertanggung jawab pada program tersebut.

"Satu tahun waktu yang cukup untuk Presiden mengevaluasi semua program yang belum berjalan termasuk personel yang bertanggung jawab. Sehingga tahun ke dua bisa tancap gas," kata Ganjar saat dihubungi.

Namun, dia tak menjawab saat ditanya soal program yang mendesak untuk segera dievaluasi. Ganjar menilai pemerintah harus memenuhi janji-janji politiknya sesuai target.

"Memantapkan program/janji politik berjalan sesuai target," katanya.

Prabowo-Gibran telah menginjak satu tahun pemerintahan sejak resmi dilantik pada 20 Oktober 2024. Selama setahun memimpin, Prabowo terus mendorong beberapa program strategis pemerintahannya mulai dari MBG, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, hingga pemberantasan korupsi.

Namun, sejumlah program itu masih menuai kriitk banyak pihak. Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat setahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum memenuhi ekspektasi publik.

Celios menempatkan kinerja kabinet dengan skor 3 dari 10, turun dari survei 100 hari pertama yang sebelumnya berada di angka 5.

Peneliti Hukum CELIOS Muhammad Saleh mengungkapkan mayoritas publik merasa program pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata. Berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam, dengan 75 persen responden menilai masih buruk, serta 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.

(thr/isn)

[Gambas:Video CNN]