5 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Ribuan nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi demo besar-besaran di depan kantor bupati untuk mendesak kebijakan harga khusus BBM solar nonsubsidi, Senin (4/5).
Plt Bupati Pati RismaArdhi Chandra hingga Ketua DPRD Pati Ali Badrudin pun menemui massa aksi, berdialog dan berjanji mengawal tuntutan para nelayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengutip dari detikJateng, ribuan nelayan itu memprotes kenaikan harga BBM jenis solar nonsubsidi yang mencekik sehingga menyulitkan bagi mereka untuk melaut.
Massa berkumpul di lokasi aksi sejak pukul 09.00 WIB. Mereka datang berkonvoi hingga depan Kantor Bupati Pati. Sementara itu, Alun-alun Pati terlihat ditutup, dan aparat yang menjaga aksi unjuk rasa itu mencapai lebih dari seribu orang.
"Kami tidak bisa bekerja tanpa ada solar," kata salah satu orator saat berorasi di atas sebuah truk depan Kantor Bupati Pati.
Orator lain juga meminta tolong kepada Presiden Prabowo untuk mendengar jeritan para nelayan. Dia mengatakan bahwa 80 persen nelayan di Pati tidak bisa melaut karena harga BBM mahal. Mereka meminta harga khusus BBM untuk nelayan.
"Ini kita lumpuh total tidak bergerak dengan kenaikan BBM yang signifikan, turunkan sesuai dengan kemampuan perikanan tangkap," jelas dia.
"Harga BBM 4 kali lipat, mana mungkin kita mendukung ketahanan pangan bagaimana operasional lebih tinggi daripada yang didapat. Penetapan harga khusus karena kalau kebijakan tidak segera diambil pemerintah kami nelayan akan melaksanakan aksi membawa nelayan untuk menuju pemerintah pusat," sambungnya.
Himpunan Nelayan Jawa Tengah, Riswanto mengatakan kondisi usaha nelayan sedang tidak baik-baik saja. Hal itu karena kenaikan harga BBM yang mencekik nelayan.
Oleh karena itu ia meminta agar ada kebijakan khusus untuk harga BBM nonsubsidi bagi nelayan setidaknya Rp10 ribu.
"Kita terancam kehilangan profesi sebagai nelayan. Maka kita bersama meminta kepada pemerintah pusat kita aspirasi lewat Pati agar menyampaikan harga BBM nonsubsidi Rp10 ribu," ungkap dia.
Koordinator aksi, Eko Budiyono mengatakan mengatakan jika nelayan memiliki peran penting untuk mendukung program ketahanan pemerintah. Akan tetapi perkembangan BBM industri menyebabkan kapal perikanan tidak bisa melaut karena harganya mahal.
"Oleh karena itu kami mendukung rencana pemerintah untuk segera menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan atau perikanan di atas 30 GT," kata Eko saat orasi di hadapan massa depan Kantor Bupati Pati.
Respons bupati hingga DPRD
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra yang keluar menemui massa aksi mengaku telah menghadapi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan menyampaikan aspirasi agar harga nonsubsidi yang layak bagi nelayan.
"Kemarin 27 April 2026 sudah menghadap ke KKP supaya nelayan di Pati mendapatkan harga nonsubsidi yang layak agar teman-teman bisa melaut," kata Chandra di hadapan massa demonstran nelayan.
"Kalau dengan harga sekarang kami hitung para nelayan tidak bisa melaut. Kami sangat menyadari karena kami dulu pekerja perikanan," lanjut dia.
Chandra pun akan turut mengawal tuntutan massa nelayan tersebut ke pemerintah pusat.
"Kalau aspirasi ini tidak sampai ke pusat kami akan mengawal Bapak Ibu semua, misalkan belum ditanggapi pemerintah pusat kami akan ikut bersama bapak-bapak semua, untuk mendapatkan harga BBM sesuai dengan diharapkan," lanjut dia.
Senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. Dia pun memberikan dukungan dan setuju atas tuntutan para nelayan untuk menurun BBM yang memberatkan para nelayan.
"Kami DPRD kami sama akan mengawal dan menemani nelayan ke Jakarta, karena nelayan sudah terbukti penyangga pangan dan taat membayar pajak," terang dia.
Baca berita lengkapnya di sini
(kid/ugo)
Add
as a preferred source on Google
