10 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah pihak langsung bereaksi keras usai namanya muncul dalam daftar pihak yang ikut terlibat dalam dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis (MBG) yang menyeret tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya selalu salah satu tersangka, sebelumnya telah mengajukan justice collaborator (JC) untuk mengungkap secara terang benderang pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus itu.
Selain Sony, dua tersangka lainnya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti mengungkap ada 26 nama yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Menurut Krisna, mereka tersebar baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
"Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," ujar Krisna.
Meski nama-nama itu hanya diserahkan ke penyidik Kejaksaan Agung, namun, daftarnya kadung tersebar ke media sosial. Walhasil, beberapa di antaranya langsung menyampaikan bantahan.
Partai Demokrat
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menegaskan tak tahu menahu dalam kasus tersebut. Mereka membantah terlibat dalam pengadaan titik dapur MBG.
Partai Demokrat menyebut Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak pernah merekomendasikan siapapun untuk ikut bermain dalam proyek MBG seperti yang disebutkan.
"AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Komisi kesehatan DPR
Selain Demokrat, bantahan juga disampaikan pimpinan Komisi kesehatan DPR. Wakil Ketua Komisi tersebut, Yahya Zaini menyebut info yang sempat beredar di media sosial dan menyebut keterlibatan pihaknya adalah hoaks.
"Tidak benar, semua anggota Komisi IX tidak terlibat korupsi di BGN. Itu infonya hoaks," kata politikus Partai Golkar itu saat dihubungi, Rabu (10/6).
Wakil ketua KPK
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto bereaksi keras dan membantah setelah namanya ikut beredar. Fitroh mengaku sama sekali tidak mengenal Sony Sonjaya.
"Saya tidak kenal secara personal dengan Sony dan saya tidak pernah komunikasi untuk minta titik dapur, apalagi membeli titik karena saya tidak bisnis dapur," ujar Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (10/6).
Sementara, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan Fitroh tidak mempunyai hubungan dengan Sony Sonjaya. Adapun untuk yayasan yang dikaitkan dengan program MBG, itu sudah dibentuk jauh-jauh hari sebelumnya.
"Pak Fitroh Rochcayanto tidak mengenal saudara Sony Sonjaya," ucap Budi.
"Kemudian terkait yayasannya sudah dibentuk jauh sebelum adanya program MBG. Yayasan ini fokus bergerak dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar," lanjutnya.
Wamendagri Bima Arya
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengakui sempat berkoordinasi dengan BGN. Namun, komunikasi itu hanya terkait tugas kerja, bukan untuk kepentingan pribadi.
Bima menjelaskan berdasar Keppres Nomot 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, diatur beberapa tugas dari Kemendagri.
Salah satunya adalah memfasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan MBG bersama pemerintah daerah dan BGN.
"Tidak ada kepentingan pribadi, apalagi sampai memiliki dapur. Saya hanya bertemu dan berkoordinasi dengan pimpinan BGN di rapat koordinasi resmi," katanya.
KSP Dudung Abdurrachman
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrachman mengaku pernah menghubungi eks Kepala BGN Dadan Hindayana terkait permintaan sebuah pesantren untuk jadi penerima manfaat sekaligus pelaksana MBG. Namun ia mengklaim tidak terlibat proses selanjutnya.
Dudung juga menegaskan dirinya tak pernah memiliki SPPG melalui Kepala BGN Dadan Hindayana.
"Ada berita Pak Dudung katanya punya titik dapur melalui Pak Dadan. Saya informasikan, jadi beberapa bulan yang lalu mungkin enam bulan yang lalu saya kan dekat dengan pesantren," kata Dudung dalam konferensi pers di KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).
Partai Gerindra
Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menegaskan tak ada instruksi partai untuk kader agar membangun SPPG. Dia bilang, kepemilikan SPPG oleh sejumlah kadernya adalah inisiatif pribadi.
"Karena ada juga dibawa-bawa nama partai, tapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai bahwa tentu tidak ada instruksi institusional gitu," ujar Pras di kantor Kemenko Pangan, Kamis
(11/6).
"Kalau pun ada yang dianggap kader atau perorangan, yaitu tentu atas inisiatif masing-masing," imbuhnya.
Meski begitu, Pras tak membantah tegas kepemilikan SPPG oleh sejumlah kader partainya.
Menurut Pras, kepemilikan SPPG oleh kader atau anggota partai bukan sesuatu yang dilarang. Dia bilang, yang tidak dibolehkan adalah melanggar ketentuan prosedur.
"Dan perlu kami sampaikan di dalam internal partai kami berulang kali menekankan bahwa kepada saudara-saudara yang anggota Partai Gerindra yang apa namanya memiliki dapur-dapur SPPG untuk untuk harus wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan," katanya.
(thr/isn)
Add
as a preferred source on Google
