6 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Aksi vigilante atau main hakim sendiri merebak sepekan terakhir di waktu yang hampir bersamaan di beberapa daerah Indonesia.
Di Bali, pria berinisial KD tewas dikeroyok usai diduga mencuri ayam aduan milik warga. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (24/7) dini hari sekitar pukul 01.30 WITA di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali.
Sehari setelahnya, pada Sabtu (25/7), seorang pria berinisial S (33) di Morowali, Sulawesi Tengah, juga tewas dihajar massa setelah diduga hendak mencuri sepeda motor pada Sabtu (25/7) sekitar pukul 23.05 WITA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kasus yang sama terjadi di Lamongan, Jawa Timur. MHS (30) warga Tiwet Kalitengah dan AP (29) warga Kemlagigede Turi, dianiaya usai diduga mencuri besi bekas di sebuah ruko pada Jumat (24/6) sekitar pukul 14.00 WIB.
Meski tak ada korban jiwa, namun AP mengaku sempat diancam menggunakan senjata api oleh salah satu massa yang mengaku sebagai pemilik ruko. Saat itu dirinya juga diikat, dipukul hingga disiram air garam.
Kasus itu belum termasuk penggerudukan ASN di Tanjung Balai usai suaminya diduga melakukan pelecehan seksual. Ada pula kasus bentrok antar warga di Matraman, Jakarta, yang menelan satu korban jiwa.
Sosiolog kriminalitas UGM, Soeprapto menyebut sejumlah aksi main hakim sendiri di Bali, Morowali, hingga Lamongan sebagai aksi spontanitas. Dia mengungkap sejumlah kasus tersebut mengindikasikan tiga hal.
Pertama, tingkat pengendalian emosi yang rendah. Akibatnya, kata Soeprapto, masyarakat tak bisa mengendalikan diri untuk meluapkan emosinya dengan cara melakukan aksi kekerasan.
Kedua, jumlah massa yang banyak menimbulkan keberanian bagi mereka untuk mengabaikan risiko hukum. Situasi itu menyebabkan mereka seolah memiliki kekuatan untuk melakukan aksinya.
Ketiga, aksi vigilante juga, lanjut Soeprapto juga mengindikasikan tingkat kecerdasan masyarakat yang rendah. Akibatnya, mereka tak lagi berpikiran rasional dengan segala konsekuensinya.
Soeprapto menilai kasus vigilante tersebut bukan menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Melihat beberapa pemicunya, hal itu murni spontanitas.
"Indikasi ketiga dalam keadaan beramai-ramai maka daya pikir rasionalnya randah sehingga tidak sempat berpikir tentang akibat dari perbuatannya yang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain," kata Soeprapto.
Soroti penegak hukum hingga sayembara
Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Reza Indragiri menyebut maraknya aksi vigilante sebagai ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum bukan sebuah asumsi yang keliru. Namun, asumsi tersebut, kata Reza, juga tak sepenuhnya benar.
Menurut dia, vigilante juga dipicu oleh penyebab situasional, yakni situasi ketiga pelakunya tak mendapat sanksi hukum. Vigilante juga bisa dipicu oleh sayembara, apalagi jika dilakukan oleh otoritas pemerintah.
"Aksi semacam itu acap dinilai buruk dan membahayakan. Bisa memunculkan efek brutalisasi, ditandai oleh kekerasan susulan yang terus berlipat ganda," kata Reza saat dihubungi, Selasa (28/7).
Meski begitu, dia menilai aksi vigilante juga tak sepenuhnya negatif. Menurut Reza, vigilante dalam hal tertentu mengisi kevakuman hukum. Sebab, kepastian hukum lewat vigilante atau main hakim sendiri bisa lebih cepat.
Kedua, membangun solidaritas antarwarga, bahkan warga dengan aparat. Menurut Reza, kerja sama warga dengan polisi membuat ruang kejahatan kian sempit.
"Kemitraan polisi dan masyarakat, yang sama-sama siaga, mempersempit peluang kejahatan. Ketiga, dalam skala tertentu, vigilante memunculkan deterrent effect," katanya.
Sayangnya, lanjut Reza, kemitraan tersebut juga bisa menyebabkan masyarakat maupun aparat kehilangan kewaspadaan. Sebab, keduanya bisa saling bergantung.
"Pada titik itu, keadaan berbalik 180 derajat menjadi musim semi bagi para bandit. Apa boleh buat; saat vigilante tidak lagi menjadi tren, bromocorah (penjahat yang mengulangi perbuatan jahatnya atau residivis) kambuh lagi," katanya.
(thr/dal)
Add
as a preferred source on Google
