Bobby Nasution Minta Optimalisasi KUR dan KPP, Dorong Ekonomi Sumut

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan bahwa optimalisasi sektor investasi melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan salah satu langkah strategis guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen hingga 7,2 persen.

Strategi itu sekaligus menjadi respons atas penyesuaian TKD yang berdampak terhadap pengeluaran Sumut pada tahun depan. Secara total, pengeluaran Pemda Sumut pada 2026 akan berkurang sekitar Rp9 triliun.

"Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Harus ada yang menutup celah ini, salah satunya melalui KUR dan KPP. Karena itu, Pemda akan terus memantau pemanfaatan KUR agar targetnya tercapai dan dapat dimaksimalkan," ujar Bobby usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual di Kantor Gubernur Sumut, Medan pada Selasa (21/10).

Hingga kini, realisasi KUR di Sumut menempati posisi kelima nasional dengan total penyaluran sebesar Rp11 triliun, tepat di bawah Sulawesi Selatan. Bobby menilai, secara jumlah penduduk dan pelaku UMKM, Sumut seharusnya memiliki potensi lebih besar.

"Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang tidak melakukan pendataan UMKM-nya. Jadi mohon kerja samanya, agar perekonomian masyarakat kita semakin membaik ke depan," kata Bobby.

Dalam kegiatan akad massal, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur yang melakukan akad pemanfaatan KUR dan KPP. Bobby berharap jumlah debitur terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Semua sudah ada targetnya, termasuk untuk bank-bank di daerah. Saya berharap debitur kita terus bertambah sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita," katanya.

Adapun pemanfaatan KUR juga terus diperluas agar mudah diakses masyarakat. Selain untuk usaha kecil, mikro, dan super mikro, KUR dapat dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI). Sementara, KPP diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang (developer), dan penyedia bahan bangunan.

"Ini juga perlu kita sosialisasikan. Daripada anak-anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan KUR. Begitu juga kontraktor lokal, bisa menggunakan KPP untuk menyukseskan program tiga juta rumah Presiden Prabowo," papar Bobby.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan.

"Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat. Kredit Program Perumahan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia," ujar Airlangga secara virtual dari Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/10).

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]