6 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan mendorong pemerintah membentuk tim investigasi terkait dugaan makar yang terjadi bersamaan dengan aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir.
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap menyebut hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (4/9) malam.
"BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan menekan Bapak Presiden untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar," ujarnya kepada wartawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain pembentukan tim investigasi terkait makar, kata dia, BEM SI juga mendorong agar pemerintah dapat segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BEM UPNVJ, Kaleb Otniel Aritonang mengklaim meminta pemerintah untuk bisa mengakomodir tuntutan 17+8 yang telah disampaikan publik.
Ia mengatakan pemerintah juga diminta menegakkan supremasi sipil dan menghilangkan seluruh bentuk militerisme. Sebab, kata dia, militer tidak seharusnya menjadi alat negara.
"Kami menemui Pak Mensesneg dan Pak Mendikti bukan berarti ini kemenangan yang sudah mutlak bagi kami tetapi harus ada pengawalan-pengawalan yang jelas," tuturnya.
Sebelumnya sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) hingga Organisasi Kemahasiswaan mendatangi Istana Negara, Jakarta, mengaku ingin menyampaikan aspirasi, pada Kamis (4/9) malam.
Koalisi sipil sebelumnya merumuskan 17+8 tuntutan merespons aksi unjuk rasa sepekan terakhir, melalui '17+8 tuntutan rakyat: transparansi, reformasi, dan empati'.
Koalisi meminta 17 tuntutan segera dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September. Sedangkan, 8 tuntutan sisanya, harus diselesaikan dalam setahun setelahnya, dan berikut daftarnya:
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing
8 tuntutan tambahan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026:
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR
2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara
(tfq/dna)
