4 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto memberikan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi di wilayah Sumatra. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan informasi tersebut di Gedung MTQ Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3). Penambahan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari usulan pemerintah kepada DPR RI untuk memperkuat penanganan dampak bencana.
"Harapannya daerah-daerah bisa untuk melakukan penanganan bencana sesuai kemampuannya. Yang tidak mampu tetap ditangani pusat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara teknis, pembagian anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Provinsi Sumatra Utara menerima alokasi terbesar senilai Rp6,3 triliun, diikuti Sumatra Barat sebesar Rp2,6 triliun, dan Aceh sebesar Rp1,6 triliun.
Kebijakan ini bersifat menyeluruh bagi seluruh kabupaten dan kota di ketiga provinsi tersebut. Presiden memutuskan agar daerah yang tidak terdampak langsung pun tetap mendapatkan tambahan dana karena skala bencana yang dianggap meluas.
"Beliau (Presiden) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana, bencana provinsi," kata Tito dalam rapat virtual bersama pemerintah daerah terdampak bencana pada Kamis (5/3).
Dasar hukum pemberian dana ini telah tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 59 Tahun 2026. Selain itu, Mendagri telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur petunjuk teknis penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.
Pemerintah pusat menekankan agar dana tersebut diprioritaskan untuk pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik. Bagi daerah yang tidak terdampak langsung, anggaran dapat dialihkan untuk program mitigasi guna mencegah kerusakan di masa depan.
Upaya mitigasi yang disarankan meliputi perbaikan jembatan, penguatan bendungan, hingga penataan ruang wilayah. Dana ini juga memiliki fleksibilitas penggunaan untuk program strategis lainnya di tingkat daerah.
"Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi," pungkas Tito.
(rir)
