PDIP Kritik Usulan Gelar Pahlawan Soeharto

Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP melayangkan kritik keras terhadap usul gelar pahlawan bagi Presiden kedua RI Soeharto yang namanya telah resmi diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10) siang.

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning mengaku heran dengan usulan itu. Dia mempertanyakan dasar kepantasan Soeharto mendapat gelar pahlawan.

"Ya kalau catatan ku sih, pahlawan apa ya? Yang hanya bisa membunuh jutaan rakyatnya yang tak bersalah. Apa pantas dikasih gelar pahlawan," kata Ribka saat dihubungi, Kamis (23/10).

Ribka pesimistis pemerintah akan mendengar penolakan publik terhadap usulan itu, apalagi Presiden Prabowo Subianto juga belum selesai dengan kasus HAM masa lalu. Dia menyesalkan karena Bangsa Indonesia mudah lupa dengan sejarah.

"Iya memang Prabowo saja belum selesai dengan kasus HAM-nya. Kelemahan bangsa Indonesia mudah lupa," kata dia.

Politikus PDIP, Guntur Romli mengaku miris dengan usulan Soeharto sebagai pahlawan. Menurut dia, usulan itu seakan menukar Soeharto dengan gelar pahlawan Gus Dur dan Marsinah, yang namanya juga masuk dalam daftar 40 nama yang diusulkan.

Padahal, kata Guntur, Gus Dur maupun Marsinah dikenal kepahlawanannya karena melawan Soeharto.

"Padahal Gus Dur dan Marsinah dikenal melawan Soeharo dan Orde Baru maka, secara logika tidak mungkin semuanya disebut pahlawan," kata dia.

Menurut dia, Soeharto dengan tetap fakta sejarahnya sebagai mantan presiden yang digulingkan gerakan Reformasi '98, akibat praktik KKN dan tindakan HAM berat.

"Soeharto tetap dengan fakta sejarah, mantan presiden yang digulingkan oleh gerakan Reformasi '98 karena KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), otoriter dan pelanggaran HAM berat," katanya.

Fadli Zon menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar sidang membahas pengusulan 40 nama dari hasil proses panjang berupa kajian, diskusi, dan seminar yang dilakukan lintas lembaga itu.

"Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia," kata Fadli.

Selain ketiga nama tersebut, beberapa nama lain yang diusulkan antara lain, ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

(thr/ugo)

[Gambas:Video CNN]