2 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian menyatakan bahwa kecepatan dan kelengkapan data dari pemerintah daerah merupakan kunci penyaluran bantuan bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Hal itu disampaikan Tito saat penyerahan bantuan dan santunan kepada korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada Jumat (6/3). Menurut Tito, pemerintah pusat memprioritaskan daerah yang paling cepat menyerahkan data korban bencana.
"Strateginya sederhana, siapa yang paling cepat mengirimkan data, dia juga yang paling cepat kita kirimkan bantuan sosialnya," kata Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun penyaluran bantuan tahap pertama mencapai hampir Rp900 miliar dengan Kabupaten Pidie Jaya menerima alokasi terbesar, karena dinilai paling cepat dan paling lengkap dalam menyerahkan data korban terdampak kepada pemerintah pusat.
"Dari hampir Rp900 miliar bantuan tahap pertama, sekitar separuhnya untuk Aceh. Dari yang di Aceh ini, lebih dari Rp200 miliar disalurkan ke Pidie Jaya karena datanya paling cepat dan paling lengkap," kata Tito.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, bantuan yang disalurkan meliputi santunan ahli waris bagi 56 korban meninggal dunia sebesar Rp840 juta, bantuan bagi 23 korban luka berat senilai Rp115 juta, serta jaminan hidup (jadup) bagi 66.629 jiwa selama 90 hari dengan total nilai sekitar Rp89,9 miliar.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan isi hunian sementara (huntara) bagi 18.839 kepala keluarga sebesar Rp56,5 miliar, serta bantuan stimulan sosial ekonomi bagi 18.839 kepala keluarga senilai Rp94,1 miliar guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana dengan total Rp241,6 miliar. Seluruh bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut bergerak menyalurkan 250 paket perlengkapan ibadah, 20 unit dump truck, tujuh unit excavator, serta tiga unit backhoe loader untuk membantu percepatan penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Selain bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Lebih jauh, Tito menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntap juga bergantung terhadap kelengkapan data dari pemerintah daerah, termasuk pilihan warga jika ingin rumah dibangun di lahan sendiri atau di kawasan hunian komunal.
Tito kemudian meminta para kepala daerah segera membentuk tim untuk mendata warga secara rinci agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera dilaksanakan.
"Kalau datanya sudah lengkap, kita bisa langsung eksekusi bersama BNPB dan Kementerian Perumahan," pungkas Tito.
(rea/rir)
