3 hours ago
6
Yogyakarta, CNN Indonesia --
Guru Besar UGM Bidang Geopolitik Timur Tengah, Siti Mutiah Setiawati mendesak Pemerintah Indonesia fokus memikirkan langkah penanganan terhadap warganya yang kini berada di negara-negara Teluk.
Di tengah situasi panas usai AS-Israel menyerang Iran sejak akhir pekan kemarin, kata Siti, masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negara-negara Timur Tengah.
"Ada hal yang kita pikirkan lebih jauh, itu yang sangat dekat ini adalah menyelamatkan warga Indonesia yang di sana," kata Siti di UGM, Sleman, DIY, Kamis (5/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kata Siti, negara-negara Teluk macam Irak, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, termasuk Iran adalah wilayah kaya dengan konsentrasi pekerja migran Indonesia (PMI) cukup tinggi.
Menurut Dosen Fisipol UGM itu, saat tergabung dalam satgas pengawas PMI, dia mencatat setidaknya ada tiga juta pekerja (unskilled labor) asal Indonesia di wilayah Teluk lima tahun lalu. Itu belum termasuk jumlah tenaga kerja terdidik (skilled labor).
Ia bilang, suami salah seorang mahasiswinya kini bekerja di Iran dan merasakan sendiri situasi mencekam perang. Siti mengklaim bahkan sudah berupaya mencoba menjangkau pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk evakuasi WNI ini.
"Orang Kemenlu kemarin bilang, 'Bu, kami sudah sebetulnya tapi tidak kami umumkan.' Nah itu yang saya enggak tahu, kalau tidak diumumkan mana saya tahu kan gitu ya. Karena warga Indonesia itu sudah mau kita evakuasi katanya pilih tinggal di Timur Tengah lebih nyaman gitu lho, gitu itu kata Kemenlu," ungkapnya.
"Jadi banyak ya juga yang enggak mau kita evakuasi tapi kan ada program untuk evakuasi," sambungnya.
Siti menekankan bahwa pemerintah RI harus memikirkan skema penyelamatan warganya, apalagi kini sejumlah maskapai membatasi bahkan menangguhkan operasional penerbangan komersilnya imbas meningkatnya ketegangan regional.
Negara-negara di wilayah Teluk selama ini menjadi simpul penting penerbangan global. Maskapai-maskapai besar yang berbasis di kawasan itu -- seperti Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Gulf Air, dan Saudia -- menjadi jalur utama perjalanan warga Indonesia ke berbagai negara di dunia.
Dampak potensi serangan terhadap kawasan Teluk tentunya membuat para PMI berisiko kesulitan mendapatkan penerbangan keluar dari kawasan apabila situasi keamanan semakin memburuk.
"Jadi tertahan di bandara itu yang memprihatinkan dan berapa banyak warga Indonesia yang tertahan juga. Itu yang harus lebih kita perhatikan kalau menurut saya," imbuhnya.
Ketimbang ngotot jadi mediator
Maksud Siti, Pemerintah RI perlu menempatkan rencana evakuasi WNI di negara-negara Teluk sebagai urusan yang mendesak, ketimbang memprioritaskan diri untuk menjadi mediator bagi AS-Israel dan Iran.
Pasalnya, Siti berpandangan, Indonesia tidak memiliki peluang realistis untuk menjadi penengah dalam konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Siti menjelaskan bahwa syarat utama sebuah negara dapat menjadi mediator konflik internasional adalah memiliki posisi yang netral serta dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai. Dalam konteks konflik saat ini, menurut dia, RI sulit memenuhi dua syarat tersebut.
"Kalau kita mau jadi penengah, ya saya pertama kok ya berani kita mengajukan mau jadi penengah. Syarat jadi penengah pertama itu harus netral. Sementara kita sudah masuk BOP (Board of Peace) yang di sana ada Amerika dan Israel. Kita sudah nge-pro pada yang satu, enggak mungkin Iran itu menerima kita, itu syarat yang pertama," ujarnya.
Ia menambahkan, selain netral, mediator juga harus dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai. Bisa saja AS dan Israel menerima RI, tapi tidak dengan Iran.
Siti menegaskan penilaian tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan posisi Indonesia di dunia internasional, melainkan melihat realitas geopolitik secara objektif.
"Ini hitung-hitungan objektif ya, bukan merendahkan negara tadi. Bahwa kita itu ya dalam lingkaran kalau pusaran dunia itu kita memang sangat jauh dari inti ya, kita itu negara dunia ketiga, itu yang harus kita sadari," ujarnya.
Ia juga mencontohkan upaya mediasi oleh negara lain yang memiliki kedekatan dengan Iran, namun tetap gagal. Negara itu adalah Oman. Oman, menurut Siti adalah negara yang cukup kaya, memiliki banyak komunitas Syiah sehingga Iran bersedia menerimanya.
"Di tengah berunding itu kemudian setelah berunding Menteri Luar Negeri Oman ini pergi ke Amerika Serikat, sampai Amerika Serikat, Iran diserang. Itu dia kaget, ini di tengah perundingan kenapa kemudian ada serangan. Jadi mana mungkin kita bisa jadi penengah, Oman saja gagal," ujarnya.
Ia juga menyinggung pengalaman kesepakatan nuklir Iran atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama alias Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang dimediasi oleh negara-negara besar.
"Itu adalah kesepakatan antara Uni Eropa, Jerman, kemudian Amerika Serikat untuk bicara dengan Iran supaya mengurangi uraniumnya. Di tengah pembicaraan, Amerika keluar," terang Siti.
"Ini yang menengahi itu lho Uni Eropa, Jerman, Jerman sebagai negara dia juga anggota Uni Eropa ya di sana, kemudian ada Turki juga. Negaranya yang oke yang lain enggak ikut, tapi Uni Eropa yang jadi penengah gagal," lanjutnya.
Karena itu, ia menilai gagasan Indonesia menjadi mediator konflik tersebut tidak realistis. Siti menilai pemerintah seharusnya fokus pada langkah yang lebih konkret dalam merespons situasi yang berkembang di Timur Tengah.
(gil)
